Oleh : Alexander Wijayanto*)
Pemerintah semakin memperkuat infrastruktur kesehatan nasional melalui percepatan pembangunan rumah sakit di berbagai wilayah. Kebijakan ini bukan sekadar penambahan fasilitas fisik, melainkan bagian dari upaya strategis dalam pemerataan akses kesehatan, peningkatan mutu layanan, dan penguatan daya tahan sistem kesehatan. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh, merata, dan mampu menjawab tantangan layanan di masa depan.
Presiden Prabowo Subianto, secara tegas meminta agar layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh wilayah administrasi di tanah air. Instruksi Presiden terkait penyediaan fasilitas rumah sakit yang memadai di 514 kabupaten/kota merupakan sinyal kuat bahwa pemerataan layanan menjadi prioritas nasional. Pemerintah juga menargetkan pembangunan puluhan rumah sakit baru dalam program percepatan ini sebagai jawaban atas ketimpangan infrastruktur layanan kesehatan yang selama ini menjadi kendala utama akses bagi masyarakat di daerah. Pernyataan dan arahan presiden tersebut mencerminkan visi pemerintahan untuk menempatkan kesehatan sebagai fondasi kesejahteraan dan daya saing bangsa.
Dari sisi pelaksana teknis, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa rumah sakit baru harus dirancang tidak hanya sebagai fasilitas kuratif, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, inovasi, dan efisiensi layanan. Pada peresmian dua gedung baru RS Maranatha di Bandung, Menkes menggarisbawahi pentingnya transformasi rumah sakit menjadi institusi yang dapat mencetak tenaga medis berkualitas dan menerapkan manajemen yang hemat sumber daya. Pendekatan ini selaras dengan kebutuhan meningkatkan kapasitas SDM kesehatan sekaligus memperluas layanan bagi peserta BPJS dan masyarakat umum. Jika direalisasikan, model seperti RS Maranatha dapat menjadi rujukan pengelolaan rumah sakit yang efisien dan humanis.
Pembangunan infrastruktur rumah sakit juga harus dibarengi dengan sinergi lintas sektor, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, serta institusi pendidikan kesehatan. Upaya menghadirkan RS baru di berbagai wilayah harus dilengkapi rencana rekrutmen dan pendidikan dokter spesialis, penguatan manajemen rumah sakit, serta integrasi dengan layanan primer dan rujukan. Selain itu, ketersediaan teknologi kesehatan modern, sistem informasi terpadu, dan sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor kunci agar rumah sakit yang dibangun mampu memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Contoh keberlanjutan pembangunan rumah sakit di daerah dapat dilihat dari respon pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lokal. Di Samarinda, pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat IV mendapat apresiasi dari Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang menilai kehadiran fasilitas baru tersebut mampu meringankan beban layanan rumah sakit yang selama ini mengalami tekanan antrean, khususnya bagi pengguna BPJS. Pernyataan ini menegaskan bagaimana tambahan fasilitas dapat memperbaiki distribusi pasien dan meningkatkan kapasitas layanan di tingkat provinsi. Dukungan legislatif dan koordinasi anggaran daerah menjadi faktor penting agar fasilitas baru berfungsi optimal bagi masyarakat.
Transformasi infrastruktur kesehatan yang diinginkan pemerintah dari pembangunan gedung baru hingga reformasi manajemen dan penguatan SDM juga membuka peluang inovasi layanan dan efisiensi biaya. Rumah sakit yang dirancang untuk menjadi pusat pendidikan klinis akan mempercepat regenerasi tenaga medis, mengurangi ketergantungan pada urban center, dan mendorong praktik pelayanan yang lebih rasional. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dan kerja sama internasional dapat mempercepat transfer teknologi dan kapabilitas manajerial, asalkan tetap menjaga prinsip kedaulatan pelayanan dan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, dan institusi pendidikan kesehatan menjadi kunci kelangsungan program percepatan ini. Upaya ini didukung dengan langkah-langkah yang mempermudah pendirian rumah sakit baru, sehingga pemerataan layanan kesehatan dapat lebih cepat terwujud. Oleh karena itu, pembangunan gedung rumah sakit akan diiringi dengan peningkatan sistem akreditasi, monitoring mutu layanan, dan transparansi penganggaran agar fasilitas tidak hanya siap secara struktural, tetapi juga berfungsi secara optimal.
Efektivitas program ini akan sangat bergantung pada pengelolaan anggaran, mekanisme akreditasi, serta pengawasan mutu layanan. Pemerintah perlu menegaskan kerangka evaluasi yang transparan untuk memastikan setiap rumah sakit baru tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga memenuhi standar kualitas, keselamatan pasien, dan keberlanjutan operasional. Perhatian khusus diperlukan untuk memastikan pemerataan fasilitas di wilayah tertinggal sehingga target nasional tidak hanya menjadi statistik tetapi nyata dirasakan oleh masyarakat.
Dengan begitu, pemerintah patut mendapatkan apresiasi atas langkah strategis dalam memperkuat infrastruktur kesehatan nasional. Pembangunan dan transformasi rumah sakit bukan akhir, melainkan awal dari upaya memastikan kesehatan sebagai investasi masa depan negara. Ketersediaan fasilitas yang memadai, dikombinasikan dengan pengembangan SDM dan manajemen yang inovatif, akan menjadikan layanan kesehatan Indonesia lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Transformasi infrastruktur kesehatan ini harus terus didukung karena kesehatan adalah masa depan bangsa.
)* Penulis Merupakan Pengamat Kesehatan
