JAKARTA – Ajakan untuk tidak terjebak dalam kampanye pesimisme kembali ditegaskan oleh beragam kalangan, termasuk akademisi.
Pakar komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Dr. Aditya Perdana, menilai dinamika demokrasi Indonesia harus dikelola dengan bijak di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
“Demokrasi menghadapi tantangan kompleks, baik dari dinamika nasional maupun global, yang menuntut ruang partisipasi publik tetap dijaga dan dihargai secara berkelanjutan,” ujarnya dalam sebuah wawancara di stasiun televisi nasional, Kamis (24/4).
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto memiliki fondasi politik dan kelembagaan yang kuat untuk melanjutkan pembangunan nasional.
“Keberhasilan Presiden Prabowo merangkul berbagai kekuatan politik menjadi modal strategis dalam mempercepat pembangunan dan menciptakan stabilitas pemerintahan ke depan.” ungkapnya
Dr. Aditya juga menilai keterbukaan Presiden terhadap kritik merupakan bentuk komitmen terhadap demokrasi yang substansial.
“Sikap terbuka Presiden Prabowo terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak menunjukkan komitmen kuat pada prinsip demokrasi deliberatif yang patut diapresiasi” tutur Dr. Aditya
Lebih lanjut, pakar komunikasi UI itu menilai pengakuan pemerintah atas kelemahan komunikasi publik menunjukkan kedewasaan dalam bernegara.
“Pengakuan Presiden atas kelemahan komunikasi publik pemerintah merupakan bentuk kedewasaan politik, dengan komitmen untuk terus mengevaluasi dan menyempurnakan strategi komunikasi bersama jajaran kabinet.” jelasnya
Di tempat yang sama, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dr. KH. Marsudi Syuhud, juga meminta masyarakat tak larut dalam narasi “Indonesia gelap”.
“Komunikasi politik yang dijalankan saat ini telah mampu meredam narasi pesimisme dan ketakutan, karena narasi tersebut justru dapat memperlambat semangat pembangunan jika terus digulirkan” Terangnya.
Kyai Marsudi menegaskan pentingnya berpikir positif dan melihat langkah konkret pemerintah.
“Penting bagi masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi negatif, melainkan melihat peluang dan upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk menjaga laju pembangunan nasional.” jelas Wakil Ketua Umum MUI tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan pendapat harus disampaikan secara bijak.
“Perbedaan pendapat harus disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab, sementara kritik yang dilontarkan seharusnya bersifat membangun dan tidak menimbulkan perpecahan” pungkas Kyai Marsudi.
*
