Oleh: Eleine Pramesti *)
Transformasi tata kelola perusahaan milik negara telah memasuki babak baru dengan kehadiran Daya Anagata Nusantara (Danantara), sebuah entitas strategis yang kini resmi mengelola ratusan perusahaan BUMN secara profesional dan transparan. Langkah ini menjadi simbol konkret dari komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan BUMN agar lebih efisien, akuntabel, dan berorientasi pada hasil nyata bagi kepentingan nasional. Di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah, pendekatan baru dalam pengelolaan aset negara ini menjadi tonggak penting menuju reformasi yang lebih menyeluruh.
Selama bertahun-tahun, BUMN di Indonesia telah memainkan peran vital dalam menopang pembangunan ekonomi, menyediakan layanan publik, dan menjadi pendorong utama pertumbuhan di berbagai sektor. Namun, tantangan yang tak kunjung selesai, mulai dari tumpang tindih kewenangan, lemahnya manajemen, hingga persoalan transparansi dan akuntabilitas, telah menghambat optimalisasi peran BUMN sebagai agen pembangunan.
Danantara hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut. Entitas ini dirancang untuk bertindak sebagai manajer strategis aset negara yang mampu mengelola ratusan perusahaan BUMN secara terpusat. Dengan struktur organisasi modern dan didukung sumber daya manusia profesional yang direkrut melalui proses terbuka dan kompetitif, Danantara memberikan harapan baru bahwa pengelolaan BUMN kini tidak lagi dikendalikan berdasarkan kepentingan politik atau kelompok tertentu, melainkan berdasarkan logika bisnis dan visi jangka panjang pembangunan nasional.
Profesionalisme menjadi kunci dari seluruh sistem kerja Danantara. Tidak hanya dalam aspek pengambilan keputusan bisnis, tetapi juga dalam proses penilaian kinerja, penempatan SDM, serta pengelolaan risiko dan modal. Setiap langkah yang diambil diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi negara sekaligus meningkatkan daya saing BUMN di tingkat nasional maupun internasional.
Transparansi merupakan fondasi kedua yang menopang keberhasilan transformasi ini. Seluruh proses pengelolaan, mulai dari perencanaan strategis, pelaksanaan operasional, hingga evaluasi kinerja, dibuka secara luas untuk pengawasan publik. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang dikelola Danantara akan mengikuti standar internasional, dan hasil audit dilakukan oleh lembaga independen guna menjamin kredibilitas. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap BUMN dapat dipulihkan, bahkan diperkuat, karena masyarakat dapat melihat dan menilai secara langsung bagaimana aset negara dikelola.
Keberadaan Danantara juga membuka ruang lebih luas bagi inovasi dan kolaborasi antarperusahaan BUMN. Dengan pengelolaan yang lebih terkoordinasi, potensi sinergi yang sebelumnya terabaikan kini dapat dimaksimalkan. Misalnya, perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur dapat bersinergi dengan BUMN energi dan keuangan untuk mempercepat pembangunan proyek strategis nasional. Pendekatan portofolio yang dilakukan oleh Danantara memungkinkan penempatan investasi dan sumber daya dilakukan secara lebih efisien dan terintegrasi.
Langkah ini juga membawa angin segar bagi iklim investasi di Indonesia. Pengelolaan BUMN yang profesional dan transparan menjadi indikator penting bagi investor, baik domestik maupun asing, dalam menilai tingkat kepastian dan keamanan berusaha di suatu negara. Ketika perusahaan-perusahaan milik negara dikelola dengan prinsip-prinsip bisnis modern, maka potensi kolaborasi dengan sektor swasta akan semakin besar. Hal ini turut mendukung penciptaan lapangan kerja, peningkatan kapasitas industri nasional, dan penguatan perekonomian secara keseluruhan.
Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, baru-baru ini menyelenggarakan kegiatan Townhall Meeting. Dalam kesempatan tersebut, CEO Danantara, Rosan Roeslani menyampaikan bahwa sebanyak 844 entitas usaha yang terdiri dari BUMN beserta anak dan cucu perusahaannya telah tergabung dalam sovereign wealth fund (SWF) tersebut. Ia mengatakan bahwa kehadiran Danantara sangat tepat waktu, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global, yang semakin menyadarkan berbagai negara akan pentingnya mengandalkan kekuatan ekonomi nasional.
Adapun Presiden RI, Prabowo Subianto hadir langsung di acara Townhall Meeting tersebut. Presiden RI tersebut mengatakan bahwa dirinya secara pribadi mengambil inisiatif untuk menyampaikan pesan secara tertutup kepada para direksi BUMN. Dalam pertemuan tersebut, seluruh direksi dari 844 perusahaan BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaannya, turut hadir.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya bagi seluruh pejabat BUMN dan entitas terkait untuk bekerja secara optimal dan meninggalkan praktik-praktik yang tidak efisien. Selain itu, ia meminta agar manajemen Danantara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para direksi, mencakup aspek kinerja, karakter, integritas, dan capaian, serta menekankan pentingnya perusahaan BUMN memprioritaskan promosi dari dalam dan menerapkan proses seleksi kepemimpinan yang profesional.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan BUMN sebagai perusahaan negara akan tetap dikelola dengan baik. Menurutnya, Danantara dipastikan akan mengelola BUMN secara profesional dan transparan. Dari sisi sumber daya manusia, Danantara juga menjadi katalisator dalam pembentukan ekosistem talenta profesional di lingkungan BUMN.
Dalam jangka panjang, reformasi yang dilakukan melalui Danantara diharapkan dapat menjadi model pengelolaan aset negara yang bisa direplikasi di sektor lain. Pengalaman Indonesia dalam membangun sistem pengelolaan BUMN yang modern dapat menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lain yang menghadapi persoalan serupa. Lebih dari itu, hal ini akan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia sebagai negara yang serius dalam melakukan reformasi struktural demi mencapai pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenplace Resources Institute
