Oleh : Nakula Wijayanto*)
Pemerintah kembali menunjukkan komitmen kuatnya terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat melalui Program 3 Juta Rumah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar akan hunian, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan pergerakan sektor industri terkait. Langkah ini menjadi bukti bahwa pemerintah tidak berhenti pada janji, melainkan benar-benar mewujudkan kebijakan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP), Maruarar Sirait (Ara), menyampaikan bahwa pembangunan rumah subsidi saat ini menunjukkan tren kenaikan positif dan telah memberi manfaat luas. Menurutnya, Program 3 Juta Rumah sebagaimana arahan Presiden Prabowo memerlukan sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari Bank Indonesia. Rumah subsidi juga berkontribusi membuka lapangan pekerjaan, terutama di sektor konstruksi dan industri pendukung. Lebih jauh, masyarakat sektor informal seperti pedagang kecil kini memiliki peluang yang lebih besar untuk memiliki hunian layak.
Ara mengapresiasi kualitas rumah subsidi yang dibangun di kawasan Puri Delta Angsana. Ia menilai spesifikasi seperti luas tanah 72 meter persegi, tinggi plafon 3,20 meter, dan penataan lingkungan yang rapi menjadi contoh ideal rumah subsidi berkualitas. Kualitas ini penting untuk memastikan rumah subsidi tidak hanya terjangkau dari segi harga, tetapi juga layak secara fungsi dan estetika. Ara pun mengusulkan agar kuota subsidi tahun depan dapat ditingkatkan menjadi 500 ribu unit. Peningkatan kuota ini diharapkan mempercepat pencapaian target dan memperluas dampak positif program.
Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menegaskan bahwa BI berkomitmen mendukung penuh pembiayaan perumahan rakyat. BI telah menyiapkan insentif likuiditas hingga Rp80 triliun untuk perbankan guna mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi. Selain itu, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp155 triliun, di mana sekitar Rp45 triliun dialokasikan untuk pembiayaan perumahan rakyat. Perry menjelaskan tiga alasan utama menjadikan perumahan rakyat sebagai prioritas, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi serta rantai pasoknya. Kebijakan ini menunjukkan sinergi kuat antara instrumen moneter dan kebijakan sosial.
Dukungan BI terhadap program perumahan rakyat merupakan bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memperluas inklusi keuangan. Dengan memperlancar pembiayaan rumah subsidi, masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengakses layanan perbankan formal. Hal ini diharapkan tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan papan, tetapi juga memperkuat fondasi perekonomian melalui peningkatan daya beli dan perputaran ekonomi di daerah.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga menegaskan peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung program rumah subsidi. Melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), APBN membantu menyediakan hunian bagi MBR, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat pemerataan pembangunan. Ia menekankan perlunya percepatan di semester kedua untuk mencapai target tahunan. Alokasi anggaran program ini pun meningkat signifikan dari Rp29,1 triliun menjadi Rp47,4 triliun pada 2025, mencakup FLPP, Tapera, SMF, serta subsidi bunga dan uang muka.
Dari sisi kebijakan fiskal, pemerintah tidak hanya fokus pada jumlah unit rumah yang dibangun, tetapi juga memastikan keberlanjutan pembiayaan jangka panjang. Dukungan anggaran diarahkan untuk memberikan subsidi bunga agar cicilan rumah tetap terjangkau bagi MBR. Pemerintah juga bekerja sama dengan perbankan dan pengembang agar proses pengajuan KPR menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan kolaborasi lintas sektor, program ini memiliki potensi besar untuk mengatasi backlog perumahan nasional.
Selain memberi dampak ekonomi, program rumah subsidi turut membentuk lingkungan permukiman yang sehat dan tertata. Rumah yang layak huni akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga keamanan sosial. Pemerintah akan terus memastikan bahwa rumah subsidi memenuhi standar kualitas bangunan yang baik, serta memiliki akses ke fasilitas umum seperti sekolah, pusat kesehatan, dan transportasi publik. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga membangun ekosistem kehidupan yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat.
Pemerataan akses rumah subsidi juga membantu memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat. Ketika warga memiliki rumah yang aman dan layak, stabilitas sosial cenderung meningkat, mengurangi potensi konflik akibat ketimpangan. Di sisi lain, pembangunan rumah subsidi yang merata di berbagai wilayah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menciptakan efek ganda yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan.
Kerja keras pemerintah dalam menyinergikan kebijakan perumahan rakyat patut diapresiasi. Program rumah subsidi telah menjadi bukti bahwa kebijakan yang dirancang dengan sinergi lintas sektor mampu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ke depan, dengan kuota yang terus ditingkatkan dan kualitas yang dijaga, semakin banyak keluarga Indonesia akan memiliki hunian layak. Harapannya, tidak ada lagi warga yang kesulitan memiliki rumah sendiri. Inilah langkah nyata menuju pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial di seluruh Indonesia.
)* Penulis merupakan Pengamat Kebijakan Publik
