Oleh: Alya Maharani )*
Upaya pemerintah dalam menghadirkan keadilan energi bagi seluruh rakyat Indonesia mendapat perhatian serius dalam periode pemerintahan saat ini. Salah satu langkah konkret yang tengah dijalankan adalah Program Listrik Desa (Lisdes), sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk menjawab ketimpangan akses listrik yang masih dirasakan oleh sebagian wilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pemerintah tidak hanya melihat listrik sebagai kebutuhan teknis, melainkan sebagai instrumen pemerataan pembangunan nasional.
Program Lisdes menjadi jawaban atas fakta bahwa hingga kini masih terdapat lebih dari 5.000 desa yang belum teraliri listrik, dengan sebaran terbesar berada di wilayah Indonesia bagian timur. Pemerintah, melalui penugasan kepada PT PLN (Persero), menargetkan agar 780 ribu rumah tangga yang belum terjangkau jaringan listrik dapat memperoleh akses kelistrikan secara penuh selama periode 2025 hingga 2029. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah merancang pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas mencapai 394 megawatt serta pengembangan jaringan distribusi yang dapat menjangkau pelosok desa.
Komitmen yang kuat terhadap pemerataan akses energi ini ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Ia memandang program Lisdes bukan hanya sebagai proyek infrastruktur, melainkan sebagai tanggung jawab negara dalam memastikan keadilan sosial yang merata. Pengalaman masa kecilnya di Maluku yang saat itu belum menikmati listrik memperkuat tekadnya agar tidak ada lagi generasi muda Indonesia yang hidup dalam keterbatasan serupa. Bagi Bahlil, listrik bukan hanya kebutuhan, melainkan simbol kehadiran negara dalam kehidupan rakyatnya, dari Aceh hingga Papua.
Perencanaan program ini tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, yang menetapkan kebutuhan anggaran hingga Rp50 triliun. Pemerintah membuka ruang partisipasi sektor swasta untuk mempercepat realisasi program ini, mengingat pemerataan energi dinilai bukan hanya kewajiban negara, tetapi juga peluang investasi yang dapat memperkuat ekonomi lokal. Dalam hal ini, energi dipandang sebagai alat transformasi sosial dan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat desa.
PLN, sebagai BUMN yang ditugaskan menjalankan amanat negara, menunjukkan kesiapan penuh untuk mewujudkan program Lisdes secara terstruktur dan berkelanjutan. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa perusahaan akan menjalankan perannya sebagai penyedia tenaga listrik nasional yang hadir hingga ke pelosok negeri. Menurutnya, listrik merupakan kebutuhan primer masyarakat dan pelaksanaan Lisdes merupakan wujud nyata dari sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, PLN tidak hanya bertindak sebagai operator, melainkan sebagai bagian dari penggerak pembangunan nasional.
Sementara itu, perhatian terhadap ketimpangan pembangunan desa juga disuarakan oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria. Berdasarkan data kementerian, sekitar 14 persen dari total 75.295 desa di Indonesia masih tergolong sebagai desa tertinggal dan sangat tertinggal. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3.000 desa belum menikmati listrik dan lebih dari 22.000 desa belum memiliki akses internet. Riza memandang bahwa kondisi ini merupakan tantangan besar yang perlu dijawab dengan kebijakan progresif dan keberpihakan yang nyata dari pemerintah pusat.
Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas nasional, memberikan arahan langsung agar kementerian terkait segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan elektrifikasi desa. Arahan tersebut kini diterjemahkan menjadi strategi operasional dan teknis yang terukur, dengan target yang realistis namun ambisius. Pemerintah ingin memastikan bahwa hingga akhir 2029, seluruh desa di Indonesia telah terjangkau jaringan listrik yang andal dan berkelanjutan.
Di samping aspek elektrifikasi, program Lisdes juga terintegrasi dengan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), terutama di daerah yang sulit dijangkau jaringan utama. Pemerintah mendorong pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro, dan bioenergi sebagai solusi berkelanjutan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kondisi geografis desa. Pendekatan ini tidak hanya menjamin ketersediaan listrik, tetapi juga mendukung ketahanan energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Selain itu, pemerintah terus melakukan edukasi kepada masyarakat desa agar mampu mengelola sumber energi secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini menjadi bagian dari transformasi desa menuju kemandirian energi. Melalui program ini, desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku aktif dalam pembangunan. Pemerataan listrik pun diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi desa melalui peningkatan aktivitas usaha mikro, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dengan begitu, Lisdes tidak sekadar proyek teknis, tetapi gerakan pembangunan nasional yang inklusif dan berkeadilan.
Sejalan dengan upaya itu, Kementerian ESDM sejak 2022 telah menyalurkan lebih dari 367 ribu sambungan bantuan pasang baru listrik (BPBL) untuk rumah tangga kurang mampu. Ini menjadi bagian dari pendekatan holistik pemerintah dalam membangun sistem energi yang tidak hanya menjangkau, tetapi juga terjangkau oleh masyarakat kecil. Program ini memperlihatkan bahwa negara tidak hanya hadir dalam bentuk regulasi, tetapi juga melalui tindakan nyata yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Hingga akhir 2024, sebanyak 83.693 desa dan kelurahan telah menikmati akses listrik. Namun pemerintah tidak berhenti sampai di situ. Program Lisdes masih terus dilanjutkan, menjangkau desa-desa yang tersisa secara bertahap dan terencana. Pemerintah memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dari arus kemajuan karena ketiadaan listrik.
)* Analisis Kebijakan Publik
