Oleh Yustisia Agustin )*
Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia selalu menjadi momen penting untuk menegaskan komitmen negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sektor pertahanan dan keamanan menunjukkan kemajuan signifikan, baik dari segi kebijakan, anggaran, maupun strategi diplomasi internasional. Hal ini menjadi cerminan bahwa semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan dalam seremoni, tetapi juga dalam langkah nyata untuk memperkuat fondasi negara.
Pengamat militer sekaligus Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai bahwa sejak Prabowo mulai aktif di pemerintahan pada 2019 sebagai Menteri Pertahanan, perhatian terhadap sektor pertahanan dan keamanan semakin meningkat. Transformasi tersebut berlanjut ketika pada 2024 Prabowo menjabat sebagai Presiden. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat lonjakan signifikan pada anggaran pertahanan yang kini mencapai sekitar Rp160 triliun. Peningkatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan keamanan, baik militer maupun non-militer, di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah.
Salah satu langkah strategis yang terlihat beberapa waktu terakhir adalah peningkatan status pasukan khusus seperti Kopassus dan Kopasgat dalam rangka persiapan tempur. Selain itu, pemerintah juga melakukan pemekaran Komando Daerah Militer (Kodam) sebagai bagian dari strategi pertahanan wilayah. Meski Indonesia dikenal sebagai negara yang menjunjung perdamaian, Anton menekankan bahwa pembangunan kekuatan pertahanan tetap penting untuk memastikan kedaulatan dan keamanan nasional. Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan anggaran harus dibarengi komitmen modernisasi alutsista agar tidak sekadar memperluas struktur, tetapi juga meningkatkan kualitas kemampuan tempur dan teknologi.
Tugas besar sektor pertahanan tidak hanya terfokus pada aspek militer, tetapi juga pada peran aktif Indonesia di forum internasional. Pemerintahan Prabowo menempatkan diplomasi pertahanan sebagai bagian integral dari strategi keamanan nasional. Keterlibatan aktif Indonesia dalam isu-isu global, seperti konflik Israel–Palestina dan Rusia–Ukraina, menjadi bukti bahwa negara ini tidak hanya mengamankan diri, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dunia. Upaya ini sejalan dengan empat tujuan nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Dampak positif pembangunan pertahanan di era Prabowo juga diharapkan menyentuh sektor ekonomi nasional, khususnya industri pertahanan dalam negeri. Anton menilai bahwa pengadaan alutsista sebaiknya melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertahanan agar kualitas produksi meningkat dan multiplier effect terhadap perekonomian dapat tercapai. Dengan demikian, peningkatan anggaran pertahanan tidak hanya memperkuat kemampuan tempur, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri nasional.
Meski fokus pada pembangunan kekuatan militer, penentuan skala prioritas tetap menjadi kunci. Anton mengingatkan bahwa anggaran pertahanan dalam APBN tidak seharusnya sepenuhnya dialokasikan untuk kebutuhan militer. Sebagian perlu digunakan untuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti program ketahanan pangan. Presiden Prabowo memandang krisis pangan sebagai ancaman strategis yang memerlukan mitigasi sejak dini. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pandangan pertahanan di era Presiden Prabowo bersifat menyeluruh, tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga memastikan ketersediaan sumber daya vital bagi rakyat.
Modalitas kepemimpinan Prabowo yang kuat—berasal dari latar belakang militer, kepekaan terhadap isu strategis, serta pengalaman di forum internasional—menjadi salah satu keunggulan pemerintahan saat ini. Di kancah internasional, beliau tampil percaya diri dan diperhitungkan, khususnya di kawasan regional Asia Tenggara. Hubungan bilateral dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Australia juga mengalami penguatan, menciptakan stabilitas kawasan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan bersama.
Presiden Prabowo juga dikenal rutin melakukan evaluasi kabinet untuk merespons perkembangan geopolitik yang dinamis. Ia tidak hanya fokus pada isu-isu internasional seperti konflik Kamboja–Thailand atau krisis global, tetapi juga memberi perhatian serius pada permasalahan dalam negeri. Isu-isu seperti kemiskinan, judi daring, dan narkoba mendapat perhatian khusus sebagai bagian dari strategi pertahanan nasional. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keamanan negara tidak bisa dipisahkan dari stabilitas sosial dan kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan pertahanan dan keamanan di era Presiden Prabowo juga didukung oleh pendekatan sinergis antara kekuatan militer dan diplomasi. Modernisasi alutsista, peningkatan kapasitas personel, dan pembinaan teritorial berjalan beriringan dengan penguatan kerja sama internasional. Dalam semangat HUT RI, strategi ini mencerminkan tekad untuk menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar. Kemerdekaan bukan hanya warisan, tetapi amanah yang harus dijaga dengan kesiapan menghadapi segala ancaman.
Tantangan geopolitik global, ancaman non-militer, serta perubahan teknologi yang cepat mengharuskan negara bersiap lebih awal. Karena itu, keberhasilan sektor pertahanan dan keamanan di bawah Presiden Prabowo tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga jaminan bagi kelangsungan hidup bangsa. Kebijakan yang menggabungkan kekuatan militer, diplomasi, dan ketahanan nasional mencerminkan semangat proklamasi yang visioner. Era ini menjadi pengingat bahwa mempertahankan kemerdekaan memerlukan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berpandangan jauh ke depan.
Dengan modalitas kepemimpinan yang kuat, dukungan rakyat, dan komitmen pada tujuan nasional, Indonesia berada di jalur yang tepat untuk menjaga kedaulatan sekaligus berkontribusi pada perdamaian dunia. Semangat HUT RI di era Prabowo bukan hanya dirayakan dengan bendera dan parade, tetapi diwujudkan dalam upaya nyata menjaga keamanan, kemandirian, dan kemakmuran bangsa.
)* penulis merupakan pemerhati kebijakan publik
