Oleh : Alfred Jigibalom )*
Pemutaran film dokumenter Pesta Babi memicu perdebatan publik di sejumlah wilayah Papua hingga Selandia Baru. Narasi dalam film tersebut menampilkan tudingan bahwa berbagai proyek pembangunan nasional telah mengancam tanah adat masyarakat setempat.
Tayangan itu bahkan memunculkan reaksi emosional dari sebagian penonton yang kemudian menyerukan penolakan terhadap sejumlah proyek pembangunan negara, termasuk Proyek Strategis Nasional. Situasi tersebut mendorong berbagai pihak mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpancing provokasi yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.
Film tersebut memotret sejumlah konflik agraria di Papua bagian selatan dengan sudut pandang kritis terhadap kebijakan pembangunan. Dokumenter itu menggambarkan proyek berskala besar seperti food estate, biodiesel, serta bioetanol sebagai ancaman bagi tanah adat masyarakat lokal. Narasi yang dibangun bahkan mengaitkan pembangunan tersebut dengan istilah kolonialisme modern, seolah negara melakukan eksploitasi terhadap masyarakat Papua.
Perspektif semacam itu memunculkan kontroversi karena tidak mencerminkan keseluruhan konteks pembangunan yang sedang berlangsung di Papua. Pemerintah menjalankan berbagai program pembangunan dengan tujuan mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi Orang Asli Papua. Berbagai kebijakan pembangunan terus digulirkan melalui pendekatan Otonomi Khusus, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, pemerintah menegaskan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan Papua melalui berbagai program strategis. Agenda tersebut mencakup pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan sektor pertanian dan perikanan. Pemerintah menempatkan kesejahteraan masyarakat Papua sebagai tujuan utama pembangunan nasional di kawasan timur Indonesia.
Pemerintah juga menjalankan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua yang mencakup periode 2025 hingga 2029. Program tersebut mengintegrasikan berbagai kebijakan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat lokal.
Pembangunan rumah layak huni, pemberdayaan UMKM berbasis digital, serta penguatan akses pendidikan dan kesehatan menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua.
Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa pembangunan Papua harus berjalan secara terarah melalui sinkronisasi antara rencana pembangunan daerah dan agenda pembangunan nasional.
Menurutnya, setiap kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan kepala daerah membawa visi pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai pedoman pembangunan lima tahunan.
Ribka Haluk memandang forum musyawarah perencanaan pembangunan sebagai momentum strategis untuk memastikan keselarasan antara kebijakan daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Ia menilai koordinasi antarkementerian dan lembaga menjadi faktor penting agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan.
Menurutnya, Papua masih menghadapi sejumlah persoalan pembangunan seperti kemiskinan, keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta pertumbuhan ekonomi yang belum optimal. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan transformasi pembangunan di berbagai sektor strategis. Ribka menilai peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat akan berperan besar dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Papua.
Upaya pembangunan juga terlihat melalui berbagai kunjungan kerja pemerintah pusat ke wilayah Papua. Pemerintah mendorong penguatan sektor pendidikan, perikanan, ekonomi kreatif, hingga stabilisasi harga pangan di daerah. Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa negara hadir secara langsung untuk memastikan pembangunan berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Komitmen pembangunan juga disuarakan oleh Wakil Gubernur Papua Tengah Deinas Geley yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi berbasis kekuatan masyarakat. Ia menilai Papua memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, perkebunan, hingga komoditas kopi yang memiliki peluang menembus pasar nasional dan internasional.
Deinas Geley menilai penguatan koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi fondasi penting dalam membangun ekonomi kerakyatan. Pemerintah daerah terus mendorong akses permodalan, peningkatan kapasitas manajemen usaha, serta perluasan pasar agar pelaku usaha lokal mampu berkembang. Ia juga mendorong pengembangan sektor pertanian modern guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Sementara itu, aparat keamanan mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan. Kapolres Nabire Samuel D Tatiratu menegaskan pentingnya menjaga ketertiban masyarakat di tengah berbagai isu yang beredar.
Samuel Tatiratu mengimbau masyarakat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari secara normal serta mempercayakan penanganan keamanan kepada aparat TNI dan Polri. Ia menilai berbagai informasi yang beredar, termasuk melalui film atau media lainnya, harus disikapi secara kritis agar tidak memicu keresahan publik. Aparat keamanan juga terus melakukan patroli serta pengawasan untuk memastikan situasi tetap kondusif.
Imbauan tersebut menegaskan pentingnya literasi media dalam menghadapi konten yang memuat isu sensitif. Film dokumenter dapat membawa sudut pandang tertentu yang berpotensi memengaruhi emosi penonton. Tanpa sikap kritis, narasi semacam itu dapat memicu kesalahpahaman serta memperkeruh situasi sosial.
Karena itu, publik perlu menyikapi film Pesta Babi secara bijak dan tidak menjadikannya sebagai sumber kebenaran tunggal. Pemerintah terus menjalankan pembangunan Papua dengan orientasi kesejahteraan masyarakat.
Upaya tersebut memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan membawa manfaat nyata bagi generasi Papua di masa depan. (*)
)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
