JAKARTA — Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto serius dalam agenda pemberantasan korupsi dan praktik ekonomi serakah atau serakahnomics. Menurutnya, pesan yang disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025, adalah peringatan keras bagi siapa saja yang merugikan kepentingan rakyat.
“Presiden mengibaratkan negara seperti tubuh manusia. Kalau darahnya terus keluar, tubuh akan mati. Nah, yang mengeluarkan darah itu adalah para koruptor dan mereka yang menganut serakahnomik. Itulah yang dimaksud Presiden, bahwa tidak ada seorang pun yang boleh merasa kebal hukum,” kata Hariqo.
Ia menjelaskan, komitmen itu bukan sekadar retorika. Selama 10 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran, puluhan kasus korupsi berhasil diusut, bahkan melibatkan figur-figur yang selama ini dianggap tak tersentuh.
“Kita bisa lihat, ada nama-nama besar yang sekarang diperiksa. Itu membuktikan Presiden tidak akan membela segelintir orang yang merugikan jutaan rakyat,” ujarnya.
Menurut Hariqo, langkah Presiden Prabowo juga konsisten dengan upaya membangun rasa keadilan. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah kenaikan gaji hakim hingga 280 persen. Harapannya, kesejahteraan hakim dapat memperkuat integritas lembaga peradilan dalam menegakkan hukum.
“Presiden sudah bersumpah membela kepentingan rakyat. Salah satunya dengan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu. Kenaikan gaji hakim adalah bagian dari ikhtiar memperkuat independensi lembaga peradilan, agar tidak mudah diintervensi,” jelas Hariqo.
Ia menambahkan, sejak era reformasi hingga kini, korupsi telah menggerogoti sendi-sendi pembangunan bangsa. Data menunjukkan lebih dari 1.800 kasus ditangani oleh KPK dalam 20 tahun terakhir, belum termasuk kasus di kepolisian dan kejaksaan.
“Akibat korupsi, perbaikan sekolah jadi tertunda, anak-anak kekurangan gizi, dan pelayanan publik terhambat. Itulah yang diperangi Presiden,” tegasnya.
Hariqo juga menyoroti pesan Presiden terkait efisiensi anggaran. Ia mengingatkan bahwa Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 menegaskan pentingnya efisiensi berkeadilan dalam perekonomian nasional.
“Presiden Prabowo tidak hanya bicara soal menutup kebocoran, tapi juga memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat,” ucapnya.
Lebih jauh, ia menilai pidato kenegaraan Presiden pada 15 Agustus 2025 akan tercatat sebagai momentum besar dalam sejarah Indonesia modern.
“Presiden menekankan bahwa bangsa ini harus berani keluar dari jebakan korupsi dan serakahnomik. Itu pesan yang kuat sekaligus kompas moral bagi seluruh pejabat dan pengusaha,” kata Hariqo.
Ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, memuji pidato itu sebagai sebuah momentum penegasan arah bagi pembangunan nasional.
“Setelah 299 hari bekerja, beliau memaparkan program yang telah dijalankan dan rencana ke depan. Ini pencapaian yang signifikan,” ujarnya.
Ia menilai bahwa program makan bergizi gratis menjadi investasi jangka panjang pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo terhadap kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
Apresiasi juga datang dari Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamuddin, yang menilai pidato itu mencerminkan visi pemimpin berkelas dunia.
Ia menekankan komitmen Presiden dalam memberantas tambang ilegal, bahkan jika melibatkan pejabat tinggi.
“Beliau konsisten memastikan sumber daya alam dikelola dengan baik dan bebas dari praktik menyimpang. Kami akan mengawasi agar komitmen ini berjalan sesuai aturan,” tegas Sultan.
(*)
[edRW]
