Oleh: Dian Cahyo Purnama
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus menunjukkan komitmen kuat dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, khususnya untuk mereka yang berada di kelas bawah melalui program Sekolah Rakyat.
Program ini dirancang bukan hanya untuk menyediakan fasilitas belajar, tetapi juga sebagai langkah secara konkret untuk dapat memutus mata rantai kemiskinan struktural yang telah menjerat jutaan keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.
Menanggapi berjalannya program tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat sejatinya memang sangat bergantung pada seperti apa keterlibatan aktif pemerintah daerah. Baginya, kolaborasi dengan pihak pemda menjadi salah satu syarat mutlak agar program lintas kementerian tersebut menjadi jauh lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Robben menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat merupakan amanat langsung dari terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, yang menempatkan sektor pendidikan sebagai ujung tombak terwujudnya transformasi secara sosial.
Dalam pandangannya, program Sekolah Rakyat tersebut bukan hanya sekadar dapat membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera saja, tetapi juga mampu menghadirkan intervensi sosial secara jangka panjang.
Robben menyebutkan, untuk dapat menjamin mutu pendidikan, maka pemerintah membentuk Dewan Guru dan Tim Penjamin Mutu yang bekerja secara lintas sektor. Dua hal penting yang perlu disiapkan oleh pemerintah daerah adalah kesiapan lahan rintisan dan juga bagaimana komitmen kuat dalam menyediakan lahan permanen, setidaknya minimal lima hingga delapan hektare demi menjamin kesinambungan program dalam jangka panjang.
Selain itu, Robben menekankan bahwa arahan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, yang menempatkan Sekolah Rakyat sebagai model pendidikan berbasis penguatan sosial. Pendidikan menurut Gus Ipul, tidak boleh dilepaskan dari misi pengentasan kemiskinan.
Oleh sebab itu, program Sekolah Rakyat didesain sebagai pusat pendidikan alternatif berbasis komunitas dengan pendekatan holistik yang menyatukan pendidikan formal, keterampilan kerja, serta pendampingan sosial.
Gus Ipul mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Baginya, kolaborasi luas sangat penting agar program tersebut berjalan baik dan berkelanjutan.
Ia menilai masukan, kritik, dan dukungan masyarakat memiliki arti penting dalam memastikan Sekolah Rakyat menjadi solusi yang efektif untuk masalah pendidikan dan kemiskinan. Kementerian Sosial juga akan memanfaatkan teknologi, seperti CCTV, untuk menjamin keamanan dan kenyamanan peserta didik.
Tidak hanya itu, pengawasan akan dilakukan melalui sistem dan kurikulum yang diterapkan, termasuk melibatkan Kementerian Agama, Kementerian PPPA, dan KPAI untuk menyusun mekanisme perlindungan siswa.
Sekolah Rakyat akan mengadopsi kurikulum nasional dengan penyesuaian lokal yang dirancang khusus agar relevan dengan kebutuhan peserta didik. Sistem multi-entry multi-exit yang diterapkan memungkinkan fleksibilitas bagi siswa dengan berbagai latar belakang. Pendekatan ini menjadi sangat penting karena Sekolah Rakyat menggunakan sistem berasrama, sehingga perlindungan dan kenyamanan siswa harus menjadi prioritas utama.
Pada tahap awal pelaksanaan, Sekolah Rakyat akan beroperasi di 100 titik dengan target menampung 9.755 siswa mulai jenjang SD, SMP hingga SMA, didukung oleh 1.554 guru dan 3.390 tenaga pendidik.
Selain itu, Kementerian Sosial tengah menyiapkan 100 titik tambahan dengan memanfaatkan Balai Latihan Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemerintah daerah. Gelombang berikutnya akan mencakup 424 rombongan belajar dengan total 10.600 siswa, 2.180 guru, dan 4.069 tenaga pendidik.
Menurut Robben, keberadaan Sekolah Rakyat menjadi langkah tepat sasaran karena menyentuh langsung kelompok masyarakat paling rentan. Ia meyakini investasi pendidikan melalui program tersebut mampu membuka jalan keluar dari kemiskinan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang.
Sekolah Rakyat menjadi inovasi penting karena memadukan fungsi pendidikan dengan penguatan sosial dan ekonomi keluarga. Anak-anak tidak hanya mendapat pendidikan formal, tetapi juga keterampilan kerja dan pembinaan karakter untuk menghadapi tantangan kehidupan.
Gus Ipul juga menekankan pentingnya pengawasan internal dan eksternal. Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah wujud nyata komitmen Presiden Prabowo untuk memuliakan kelompok masyarakat ekonomi terbawah, yaitu desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Program tersebut diharapkan mampu menghadirkan keadilan pendidikan, membuka ruang mobilitas sosial, dan menciptakan generasi yang mandiri dan berdaya saing.
Lebih jauh, Sekolah Rakyat tidak hanya menghadirkan pembangunan gedung fisik semata, tetapi juga memastikan kualitas pengajaran, pembinaan karakter, dan pembekalan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
Fasilitas asrama, konsumsi, hingga pelatihan vokasional dihadirkan sebagai wujud kehadiran negara yang menyeluruh. Program ini juga menciptakan kesempatan bagi para guru dan tenaga pendidik untuk berkontribusi dalam mencetak generasi penerus bangsa dengan kompetensi unggul.
Pada akhirnya, pelaksanaan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus membangun infrastruktur pendidikan, tetapi juga memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk menggapai cita-cita.
Ketika mutu dan akses pendidikan berhasil dijamin, maka akan terbuka jalan lebar bagi lahirnya generasi masa depan Indonesia yang cerdas, tangguh, berakhlak mulia, dan siap bersaing di era global yang penuh tantangan.
Pengamat Kebijakan Sosial – Lembaga Sosial Madani Institute
