Oleh : Ricky Rinaldi
Pemerintah Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk membentuk tim investigasi independen dalam rangka menyikapi dinamika demonstrasi yang berlangsung beberapa waktu terakhir. Komitmen ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai aspirasi rakyat, melainkan merespons secara serius desakan mahasiswa, masyarakat sipil, dan komunitas internasional. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap kasus yang menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka akan diusut secara transparan, objektif, dan kredibel, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Langkah ini menjadi penting mengingat demonstrasi yang terjadi menimbulkan sejumlah korban, termasuk kasus meninggalnya Affan Kurniawan dan Umar Amarudin yang mendapat perhatian luas. Tuntutan masyarakat, termasuk dalam paket 17+8 yang disampaikan mahasiswa dan elemen sipil, menempatkan pembentukan tim investigasi independen sebagai salah satu prioritas utama yang harus segera diwujudkan. Pemerintah menyadari bahwa tanpa adanya mekanisme independen, kepercayaan publik terhadap penegakan hukum bisa melemah. Oleh sebab itu, keputusan membentuk tim investigasi bukan hanya sekadar respons politik, melainkan bentuk tanggung jawab moral sekaligus konstitusional kepada seluruh rakyat Indonesia.
Dukungan terhadap langkah pemerintah ini juga datang dari parlemen. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa tim investigasi harus diisi tokoh-tokoh kredibel yang memiliki rekam jejak bersih, sehingga hasil penyelidikan bisa dipercaya masyarakat. Senada dengan itu, Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Roberth Rouw meminta agar unsur masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga independen dilibatkan, sehingga hasil investigasi tidak dianggap berat sebelah. Dukungan lintas fraksi ini menunjukkan bahwa pembentukan tim investigasi independen merupakan kebutuhan bersama bangsa, bukan agenda politik semata.
Desakan agar tim independen segera dibentuk juga datang dari kalangan mahasiswa. Koordinator BEM Universitas Indonesia, Melki Sadek saat bertemu pimpinan DPR menegaskan bahwa investigasi independen menjadi jalan keluar terbaik untuk mengungkap kasus kekerasan selama demonstrasi. Hal serupa disampaikan oleh Koordinator Aliansi BEM PTNU Se-Nusantara, Ahmad Hanafi yang menambahkan bahwa gerakan mahasiswa lahir dari keresahan rakyat, bukan agenda makar sebagaimana sempat dituduhkan. Tuntutan mahasiswa ini sejatinya sejalan dengan langkah pemerintah yang tengah menyiapkan format tim investigasi, menandakan adanya titik temu positif antara aspirasi rakyat dan respon negara.
Pandangan mendukung juga datang dari kalangan akademisi. Dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta, Firsty Chintya L.P. menyatakan bahwa pemerintah perlu merespons sorotan PBB dengan cara terbuka dan tidak defensif. Menurutnya, dengan melibatkan Komnas HAM, akademisi, dan LSM kredibel, pemerintah akan memperoleh kepercayaan publik dan sekaligus menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Pandangan ini semakin memperkuat legitimasi langkah pemerintah, bahwa pembentukan tim investigasi bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai wujud kesungguhan menjaga marwah bangsa di mata dunia.
Komitmen pemerintah semakin nyata dengan agenda rapat koordinasi lintas kementerian yang digelar untuk membahas aspek hukum penanganan demonstrasi. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah selalu menghormati kebebasan berpendapat dan berkumpul secara damai, serta berkomitmen menindak setiap dugaan pelanggaran aparat melalui mekanisme hukum yang transparan. Penegasan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak mengabaikan kritik, tetapi justru menjadikannya bagian dari perbaikan tata kelola demokrasi.
Komnas HAM menyambut baik rencana pembentukan tim investigasi independen. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro menekankan pentingnya penanganan demonstrasi secara profesional, serta memastikan agar keluarga korban mendapatkan informasi jelas dan akses terhadap bantuan hukum. Dorongan dari Komnas HAM ini sekaligus memperkuat garis kolaborasi antara pemerintah dengan lembaga independen nasional, yang menjadi modal utama agar hasil investigasi nanti dapat diakui publik sebagai sesuatu yang sahih.
Masyarakat sipil berharap langkah pemerintah ini menjadi pintu masuk bagi reformasi tata kelola keamanan dalam menghadapi aksi unjuk rasa. Pemerintah sendiri menilai bahwa demonstrasi adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat, namun tidak boleh mengorbankan keselamatan jiwa maupun ketertiban umum. Oleh sebab itu, keberadaan tim investigasi independen diharapkan tidak hanya menyelesaikan kasus yang terjadi, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki mekanisme penanganan demonstrasi di masa depan.
Langkah pemerintah ini juga penting dalam menjaga stabilitas nasional. Di tengah sorotan internasional, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendesak investigasi transparan, Indonesia perlu menunjukkan bahwa sistem hukumnya mampu bekerja secara independen. Dengan membentuk tim investigasi yang melibatkan unsur lintas sektor, pemerintah mengirim pesan kuat bahwa negara tidak mentolerir pelanggaran HAM, sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia berjalan pada jalur yang benar.
Pada akhirnya, komitmen pemerintah membentuk tim investigasi independen menjadi bukti bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya mendengar tetapi juga merespons dengan langkah konkret. Publik tentu menunggu realisasi janji ini, namun dengan dukungan parlemen, Komnas HAM, akademisi, dan masyarakat sipil, kehadiran tim independen diyakini akan terwujud dalam waktu dekat. Pemerintah menegaskan bahwa semua proses akan dijalankan dengan prinsip keterbukaan, profesionalisme, dan akuntabilitas, demi tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
*)Pengamat Isu Strategis
