Oleh: Rendy Putra Wijaya
Pemerintah tengah bersiap membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Raksasa demi mewujudkan pembangunan tanggul laut raksasa yang membentang di pesisir utara Pulau Jawa. Komitmen ini memperlihatkan tekad kuat untuk segera menuntaskan persoalan yang telah mengendap selama puluhan tahun.
Prasetyo Hadi selaku Menteri Sekretaris Negara menegaskan bahwa pembentukan badan otorita itu masih dalam proses, namun diharapkan dapat terwujud dalam waktu dekat. Targetnya bahkan ditetapkan tahun ini, sebagai langkah konkret pemerintah untuk mulai menata pembangunan tanggul laut yang akan memanjang dari Banten hingga Gresik.
Prasetyo menyatakan bahwa pembahasan intensif sedang berlangsung bersama lintas kementerian dan lembaga, termasuk keterlibatan pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, hingga Jawa Timur.
Ia juga menekankan bahwa urgensi proyek ini sangat besar karena setiap tahun Indonesia mengalami penurunan muka tanah atau subsidence, yang dibahas dalam berbagai forum akademik maupun ilmiah. Menurutnya, proyek tanggul laut bukan lagi sekadar rencana pembangunan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kawasan pesisir dari bencana yang lebih besar di masa mendatang.
Dari perspektif Prasetyo, keberadaan badan otorita bukan sekadar struktur administratif, melainkan kendaraan penting untuk menjamin kesinambungan, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan tanggul secara terpadu dan sistematis.
Presiden Prabowo Subianto yang sejak awal menunjukkan keseriusan terhadap proyek ini menilai bahwa penundaan tidak lagi bisa diterima. Ia menyatakan bahwa proyek tanggul laut raksasa yang telah digagas sejak 1995 dalam rencana Bappenas harus segera direalisasikan. Prabowo menyampaikan bahwa proyek dengan panjang sekitar 500 kilometer itu akan memerlukan dana sekitar 80 miliar dolar AS, sebuah angka fantastis namun dianggap sepadan dengan manfaat strategisnya.
Proyek akan dimulai dari koridor Jakarta–Semarang. Presiden membuka pintu bagi investor yang ingin bergabung, namun menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menunggu terlalu lama. Ia menyatakan bahwa negara akan bergerak dengan atau tanpa kehadiran investor asing, menandai pendekatan baru yang berorientasi pada ketahanan dan kemandirian.
Dalam forum International Conference on Infrastructure 2025 di JCC Senayan, Prabowo secara gamblang menyebutkan bahwa kekuatan nasional akan digunakan bila diperlukan. Sikap ini mencerminkan kebijakan tegas yang ingin menempatkan kedaulatan pembangunan di tangan bangsa sendiri.
Sementara itu, Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum memberikan penegasan bahwa proyek tanggul laut raksasa tetap masuk dalam agenda pemerintahan Presiden Prabowo meskipun terdapat keterbatasan anggaran.
Ia menyampaikan harapan bahwa masyarakat dapat bersabar karena realisasinya harus melalui proses prioritisasi anggaran yang ketat. Namun ia memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam, sebab perjuangan untuk menanggulangi rob dan permasalahan pesisir menjadi tanggung jawab yang tidak akan diabaikan.
Dody menyiratkan bahwa proyek ini memerlukan pendekatan yang matang dan terintegrasi, terutama dalam konteks perencanaan dan pembiayaan. Dalam keterangannya, ia menyebut bahwa realisasi proyek ini akan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir menyelesaikan persoalan rakyat, meski jalannya tidak selalu mulus. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, akan mengawal pelaksanaan pembangunan tanggul laut dengan segala sumber daya yang tersedia.
Melalui pernyataan para pejabat tersebut, dapat ditangkap kesan bahwa pemerintah tidak hanya menjual mimpi, tetapi berupaya merealisasikan proyek strategis dengan skema yang lebih realistis dan inklusif. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah menjadi keharusan agar proyek tanggul laut ini tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan birokrasi. Badan otorita yang dirancang diharapkan menjadi institusi penggerak yang memiliki otoritas kuat untuk mengatur, merencanakan, dan mengawasi pembangunan dari hulu hingga hilir.
Langkah untuk tidak menunggu investor juga menunjukkan bahwa pemerintah kini lebih percaya diri dengan kemampuan dalam negeri. Hal ini menjadi sinyal kuat bahwa proyek tanggul laut bukan sekadar bergantung pada dana asing, tapi lebih kepada konsolidasi kekuatan nasional untuk melindungi wilayah pesisir. Dalam jangka panjang, jika proyek ini berhasil, bukan hanya Jakarta yang selamat dari ancaman banjir rob dan abrasi, melainkan juga kota-kota besar lain di pesisir utara Jawa.
Di tengah krisis iklim global dan ancaman kenaikan muka air laut, langkah ini patut diapresiasi. Pemerintah menunjukkan bahwa adaptasi dan mitigasi bencana tidak hanya menjadi jargon internasional, tapi benar-benar menjadi prioritas nasional. Pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut harus dimaknai sebagai awal dari perubahan besar, bukan akhir dari wacana yang berulang.
Sudah saatnya kita semua ikut ambil bagian dalam mendukung langkah pemerintah membentuk Badan Otorita untuk Proyek Tanggul Laut Raksasa. Upaya ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi bentuk nyata perlindungan terhadap masa depan pesisir utara Jawa yang kian terancam oleh banjir rob dan penurunan muka tanah.
Dengan hadirnya badan otorita, koordinasi lintas wilayah dan kementerian akan lebih terarah, sehingga proyek besar ini bisa berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan. Mari kawal, dukung, dan jadikan pembangunan tanggul laut ini sebagai tanggung jawab bersama demi keselamatan jutaan warga yang tinggal di garis depan ancaman perubahan iklim.
*) Analis Kebijakan Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantara
