Oleh : Wijayanto Rakadewa*)
Pemerintah kembali menunjukkan komitmen cerdasnya dalam sektor pendidikan melalui pengadaan 15.000 laptop untuk siswa Sekolah Rakyat. Langkah strategis ini tidak hanya menghadirkan dukungan teknis bagi proses belajar-mengajar, tetapi juga menjadi sinyal tegas bahwa transparansi dan antikorupsi merupakan prioritas utama dalam setiap inisiatif publik. Kebijakan ini sekaligus mempertegas tekad pemerintah untuk memastikan setiap kebijakan pendidikan berorientasi pada pemerataan kualitas dan keadilan bagi seluruh anak bangsa.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara transparan, terbuka, dan akuntabel, dan tanpa celah. Tahap pertama pengadaan laptop akan menyasar sekitar 9.705 siswa, diikuti tahap kedua untuk 5.665 siswa, total lebih dari 15.370 laptop akan segera disalurkan. Gus Ipul menambahkan, program ini mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta semua pengadaan di sektor pendidikan dilakukan dengan pengawasan ketat.
Prinsip keterbukaan tidak hanya berlaku pada proses distribusi, tetapi juga dalam tahap pelaporan yang dapat diakses publik. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat, sehingga setiap tahapan harus diawasi bersama oleh pemerintah, lembaga pengawas, dan warga. Langkah ini diharapkan menjadi model pengadaan barang publik yang bersih dan dapat ditiru di sektor lainnya.
Dukungan serius terhadap program ini datang dari Menteri Keuangan, Sri Mulyani, yang telah memaparkan bahwa alokasi anggaran Sekolah Rakyat mencapai Rp 7 triliun pada tahun ini. Pihaknya menjanjikan anggaran akan meningkat lagi pada 2026 seiring perluasan program hingga 200 titik sekolah rakyat. Ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang digunakan akan dipertanggungjawabkan secara terbuka, sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara yang bersih.
Kebijakan ini juga mendapatkan sorotan positif dari Ketua DPP PKS Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Kurniasih Mufidayati. Ia menilai Sekolah Rakyat bukan hanya menghadirkan akses pendidikan gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi juga menjadi sarana membangun karakter melalui sistem asrama. Dalam pandangannya, pemberian laptop akan memperkuat kualitas pembelajaran, baik di kelas maupun di luar jam pelajaran.
Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah laptop yang dibagikan, tetapi dari pemanfaatannya secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan penggunaan teknologi bagi guru, pendamping, dan siswa harus menjadi bagian integral dari program. Pendekatan ini memastikan bahwa laptop tidak hanya menjadi perangkat mati, melainkan sarana efektif untuk meningkatkan literasi digital dan daya saing anak-anak Indonesia di era global.
Dari latar belakang program ini, Sekolah Rakyat merupakan terobosan pemerintah untuk menuntaskan masalah putus sekolah di kalangan keluarga miskin. Berbeda dengan sekolah reguler, Sekolah Rakyat menyediakan asrama, makan, perlengkapan belajar, hingga pendidikan karakter secara penuh. Dengan tambahan fasilitas laptop, siswa akan memiliki akses lebih luas terhadap sumber belajar daring, peluang riset, dan pelatihan keterampilan-keterampilan lain yang relevan dengan zaman.
Pemerintah juga mengantisipasi potensi masalah distribusi dan penyalahgunaan dengan menerapkan sistem pendataan berbasis NIK dan verifikasi langsung di lapangan. Mekanisme ini meminimalkan risiko laptop jatuh ke pihak yang tidak berhak. Selain itu, integrasi sistem pelaporan publik akan memudahkan masyarakat memantau progres penyaluran. Ini membuktikan bahwa teknologi bukan hanya diberikan kepada siswa, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengawal transparansi.
Dari sisi dampak jangka panjang, pengadaan laptop ini akan membantu mengurangi kesenjangan digital di daerah terpencil. Selama ini, keterbatasan akses internet dan perangkat membuat anak-anak dari keluarga pra-sejahtera tertinggal dibandingkan teman sebayanya di perkotaan. Dengan perangkat memadai dan jaringan yang terus diperluas, kesempatan belajar menjadi lebih merata.
Kebijakan ini merupakan sinergi antara visi pendidikan inklusif dan praktik pemerintahan yang bersih. Pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga menyiapkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Transparansi yang pengelolaan anggaran yang diawasi ketat dukungan lintas instansi menunjukkan bahwa isu pendidikan mampu menjadi titik temu politik demi kemajuan bangsa.
Pada saat bangsa kita sedang menghadapi tantangan ekonomi dan pendidikan, pengadaan 15.000 laptop untuk Sekolah Rakyat ini menjadi bukti bahwa perhatian pemerintah terhadap generasi muda bukan sekadar retorika. Langkah ini dirancang dengan ketepatan, anggaran serius, dan mekanisme transparan, memastikan hak pendidikan berkualitas bagi seluruh anak bangsa tanpa kompromi terhadap integritas. Program ini diharapkan menjadi pendorong percepatan literasi digital yang merata, sehingga siswa di berbagai pelosok dapat bersaing di panggung nasional maupun global.
Di tengah upaya membangun fondasi kemajuan bangsa, langkah strategis pemerintah ini patut menjadi teladan bagi program pendidikan di masa mendatang. Kita patut memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah atas komitmen kuat dalam mencegah praktik korupsi, sembari terus mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengadaan laptop ini bukan hanya investasi perangkat keras, tetapi investasi masa depan generasi penerus yang siap membangun Indonesia unggul dan berkeadaban.
)* Penulis Merupakan Pengamat Sosial
