Oleh: Bara Winatha )*
Pemerintah melalui Kementerian Agama terus memperkuat komitmennya dalam memberikan layanan terbaik bagi jemaah haji di Tanah Suci. Seiring dengan dimulainya fase krusial pelaksanaan ibadah haji tahun 2025, sejumlah langkah strategis telah ditempuh, termasuk pengiriman Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Haji ke Arab Saudi dan percepatan distribusi kartu Nusuk. Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan seluruh tahapan layanan ibadah haji berjalan optimal, efisien, dan memenuhi standar kenyamanan serta keselamatan jemaah.
Ketua Tim Monev Haji 2025, Saiful Mujab, menyatakan bahwa tim yang dipimpinnya bertugas untuk mengawal secara langsung pelaksanaan layanan haji di tiga titik utama operasional, yakni Daerah Kerja (Daker) Makkah, Madinah, dan Bandara. Tim ini terdiri dari unsur pimpinan Kantor Wilayah Kemenag, para rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), serta elemen lain di lingkungan Kementerian Agama. Tugas utama mereka adalah memastikan bahwa setiap elemen layanan yang diberikan kepada jemaah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang telah disusun sebelumnya.
Tim Monev bertugas di Arab Saudi selama 25 hingga 30 hari ke depan dan akan melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap sembilan titik layanan krusial, meliputi sektor, daker, kloter, serta titik-titik strategis dalam pergerakan jemaah seperti Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Selain itu, pengawasan juga akan dilakukan pada proses perpindahan jemaah antara Makkah-Arafah, Arafah-Muzdalifah, hingga Mina. Tak hanya itu, layanan-layanan penting seperti murur (perjalanan lintas) dan tanazul (pemulangan bertahap) juga menjadi perhatian utama tim ini.
Selama bertugas, Tim Monev akan memberikan masukan teknis, melakukan pendampingan lapangan, serta menyusun laporan dan rekomendasi guna peningkatan kualitas layanan pada musim haji selanjutnya. Keberadaan mereka tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga sebagai pendamping aktif dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang mungkin timbul di lapangan.
Upaya penguatan layanan haji Indonesia tidak hanya sebatas pengawasan teknis. Pemerintah juga tengah memprioritaskan percepatan distribusi kartu Nusuk, sebuah kartu identifikasi penting yang dikeluarkan oleh otoritas Arab Saudi. Kartu ini wajib dimiliki oleh setiap jemaah haji untuk mengakses berbagai fasilitas dan layanan selama di Tanah Suci.
Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Muchlis M Hanafi, menegaskan bahwa meskipun distribusi kartu Nusuk merupakan wewenang syarikah atau perusahaan layanan yang ditunjuk oleh Pemerintah Arab Saudi, pihaknya tidak tinggal diam. PPIH secara proaktif menjembatani komunikasi antara syarikah dengan jemaah haji Indonesia guna mempercepat proses distribusi kartu yang sempat mengalami keterlambatan.
Sebagai bentuk konkret dari percepatan tersebut, PPIH Arab Saudi telah membentuk ruang operasi (operation room) khusus. Ruang ini bertugas mengoordinasikan dan memonitor distribusi kartu Nusuk secara real-time, dengan menunjuk penanggung jawab di tiap sektor dan daker. Sistem pelaporan berbasis digital juga dikembangkan agar data jemaah yang belum menerima kartu dapat diperbarui setiap hari melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Setiap ketua kloter diwajibkan untuk meng-input data terkini ke dalam sistem agar bisa ditindaklanjuti secepatnya.
Kehadiran operation room ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi komunikasi dan pelaporan antara lapangan dengan pusat koordinasi. Selain itu, dengan adanya penanggung jawab di tiap titik layanan, proses distribusi kartu Nusuk dapat dipantau dan dipercepat lebih maksimal. Kementerian Haji Arab Saudi juga turut memantau langsung perkembangan distribusi kartu ini, serta terus memberikan evaluasi harian kepada syarikah agar target distribusi dapat tercapai.
Kepala Daerah Kerja Makkah, Ali Machzumi, menyampaikan bahwa hingga saat ini, sebagian jemaah yang datang dari Madinah menuju Makkah masih ada yang belum menerima kartu Nusuk. Namun, pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan syarikah terkait, termasuk mengingatkan mereka untuk menyelesaikan distribusi secepat mungkin. Petugas juga telah diinstruksikan untuk meminta jemaah yang belum menerima kartu melapor kepada ketua rombongan atau ketua kloter masing-masing.
Ali juga menyampaikan bahwa dalam beberapa hari terakhir, distribusi kartu Nusuk telah menunjukkan progres yang cukup signifikan. Hal ini merupakan hasil dari kerja sama erat antara PPIH Arab Saudi, tim Monev, dan pihak syarikah. Namun demikian, ia menekankan bahwa upaya penyelesaian ini harus terus dikawal hingga seluruh jemaah mendapatkan kartu tersebut.
Penguatan layanan haji oleh pemerintah tahun ini mencerminkan pendekatan yang lebih sistematis dan responsif. Dengan sinergi antara Tim Monev, PPIH, dan Kementerian Agama, serta koordinasi lintas instansi dengan mitra lokal di Arab Saudi, pelayanan terhadap jemaah haji diharapkan dapat mencapai standar yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah juga menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan haji Indonesia secara keseluruhan.
Dengan demikian, pelaksanaan Haji 2025 akan menjadi momentum spiritual juga wujud nyata profesionalisme, dedikasi, dan pelayanan terbaik dari negara kepada warganya. Pemerintah bertekad menjadikan momen ini sebagai upaya perbaikan dan peningkatan berkelanjutan dalam layanan haji, demi menjaga marwah dan kepercayaan publik terhadap tata kelola ibadah haji di Indonesia.
)* Penulis adalah seorang pengamat sosial dan kemasyarakatan.
