Jakarta – Pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk mewujudkan swasembada energi sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional. Langkah ini tidak hanya berorientasi pada kemandirian energi semata, tetapi juga diarahkan sebagai motor penggerak inklusi ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.
PT PLN (Persero) semakin mempertegas komitmennya dalam mendukung transisi energi nasional dengan mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Upaya ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian atau swasembada energi berbasis sumber daya domestik.
Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Suroso Isnandar, mengatakan bahwa mandat pengembangan PLTP telah tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Pemerintah menargetkan kapasitas PLTP hingga 5,2 gigawatt (GW) di seluruh Indonesia. PLN berkomitmen memastikan seluruh proyek dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang luas.
“Potensi panas bumi Indonesia sangat besar dan tersebar di banyak wilayah. Kami akan mengoptimalkan pengembangan PLTP yang sudah dikaji agar kehadirannya memberi dampak nyata, baik bagi masyarakat di sekitar proyek maupun pelanggan PLN di seluruh Indonesia,” ujar Suroso.
Suroso mengatakan, PLN menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat pengembangan proyek PLTP di berbagai daerah.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjalin kesepakatan pembelian uap panas bumi bersama para pengembang yang kompeten di bidangnya.
“Kami memastikan proyek-proyek panas bumi dijalankan bersama mitra strategis yang memiliki kompetensi dan visi sejalan dengan PLN untuk menghadirkan energi bersih dengan harga terjangkau bagi negeri,” kata Suroso.
“Seluruh proses dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Tak hanya itu, kami juga menerapkan prinsip fairness of partnership untuk mewujudkan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” imbuh Suroso.
Suroso juga mengatakan bahwa PLN kini tengah mempersiapkan sejumlah proyek strategis panas bumi, termasuk dua PLTP di Bengkulu.
Proyek tersebut dirancang untuk memperkuat bauran energi baru terbarukan (EBT) serta meningkatkan keandalan pasokan listrik.
PLTP Kepahiang berkapasitas 110 megawatt (MW) yang berlokasi di Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Rejang Lebong saat ini memasuki tahap finalisasi pemilihan mitra strategis. Nantinya listrik yang dihasilkan akan disalurkan ke Gardu Induk (GI) Pekalongan di Kabupaten Kepahiang. Selain itu, PLN juga menggarap proyek PLTP Hululais 110 MW di Kabupaten Lebong. Proyek ini ditargetkan dapat beroperasi secara komersial atau commercial operation date (COD) pada tahun 2028.
PLTP Hululais akan memanfaatkan sumber energi panas bumi dari Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dengan hasil listrik yang dialirkan ke GI Pekalongan di Kabupaten Kepahiang.
“Melalui pengembangan PLTP di berbagai daerah, PLN tidak hanya mendukung ketahanan energi nasional dan transisi menuju energi hijau, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui keterlibatan pelaku usaha lokal dan penyerapan tenaga kerja,” pungkas Suroso.
Dengan langkah ini, pemerintah optimistis swasembada energi tidak hanya memperkuat kedaulatan bangsa, tetapi juga membawa Indonesia pada era pertumbuhan ekonomi yang inklusif.*
