Oleh : Gendhis Kalyani )*
Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau 2025. Langkah strategis tidak hanya ditempuh melalui pendekatan penanganan darurat, namun lebih ditekankan pada mitigasi dan deteksi dini, serta kolaborasi aktif dengan para pelaku usaha, terutama sektor yang berhubungan langsung dengan pengelolaan lahan seperti industri perkebunan sawit.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh komponen, mulai dari pemerintah daerah, TNI-Polri, hingga masyarakat sipil dalam mengantisipasi karhutla. Hal ini disampaikan dalam Apel Kesiapsiagaan Pengendalian Karhutla yang digelar di Palangka Raya. Berdasarkan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kalimantan Tengah akan mulai memasuki musim kemarau pada 11 Juni 2025, dengan puncak diprediksi terjadi pada Juli hingga Agustus.
Agustiar menegaskan seluruh pihak ingin semua optimal. Sehingga penting memastikan kesiapan baik dari sisi personel, sarana prasarana, maupun anggaran operasional. Ia juga meminta kepala daerah di seluruh wilayah Kalimantan Tengah untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk menetapkan status siaga darurat apabila diperlukan.
Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menambahkan bahwa apel kesiapsiagaan ini adalah tindak lanjut dari arahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sekitar 660 personel dari berbagai instansi terlibat dalam apel ini sebagai bagian dari pengecekan kesiapan personel dan perlengkapan yang akan dikerahkan saat terjadi kebakaran.
Sementara itu, perhatian juga tertuju pada Sumatera Selatan yang disebut sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan karhutla tinggi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan langsung ke sejumlah titik di Sumsel untuk mengecek kesiapan sektor usaha, khususnya industri kelapa sawit, dalam mencegah karhutla. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Hanif memberikan apresiasi kepada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang aktif menjalankan protokol siaga karhutla serta menerapkan prinsip keberlanjutan lingkungan di lapangan.
Keanggotaan GAPKI akan menjadi syarat penting ke depan, termasuk dalam proses sertifikasi PROPER. Pihaknya ingin semua perusahaan sawit menjadi bagian dari GAPKI agar lebih tertib dan tanggap terhadap isu lingkungan.
Dukungan terhadap langkah ini juga datang dari Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, yang berkomitmen mendorong semua perusahaan sawit di wilayahnya bergabung dengan GAPKI. Saat ini baru 77 dari 277 perusahaan yang tergabung sebagai anggota aktif GAPKI. Gubernur menilai bahwa keterlibatan aktif pelaku usaha sangat krusial dalam mencegah kebakaran yang selama ini kerap terjadi di wilayah konsesi perkebunan.
Wakil Ketua Umum II GAPKI, Susanto, menyampaikan bahwa seluruh anggota GAPKI telah mengaktifkan protokol siaga karhutla yang meliputi kesiapan alat, pemetaan titik rawan, ketersediaan air di area sensitif, hingga kerja sama dengan Masyarakat Peduli Api (MPA) dan lembaga teknis lainnya. Bahkan pelatihan rutin serta sertifikasi petugas lapangan juga menjadi standar yang diterapkan organisasi ini. Pihaknya tidak hanya bicara produksi tetapi jugamenjaga prinsip keberlanjutan, termasuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Kerja sama lintas pihak terus dibangun untuk memperkuat ketahanan menghadapi kemarau tahun ini. Pemerintah berharap keterlibatan pengusaha bukan hanya pada level komitmen administratif, melainkan benar-benar terwujud dalam aksi nyata di lapangan, seperti penyediaan sarana pemadam, penyuluhan kepada masyarakat sekitar, dan sistem pelaporan dini yang responsif.
Selain pendekatan kelembagaan dan korporasi, patroli lapangan yang dilakukan secara langsung oleh aparat keamanan juga menjadi bagian penting dari upaya preventif. Seperti yang dilakukan oleh Polsek Kuala Kampar di Kabupaten Pelalawan, Riau, yang mengintensifkan patroli rutin di wilayah rawan karhutla. Patroli ini tidak hanya menyasar lokasi-lokasi berpotensi terbakar, tetapi juga digunakan sebagai sarana edukasi langsung kepada masyarakat.
Kapolsek Kuala Kampar, Iptu Rian Onel, menjelaskan bahwa kegiatan patroli melibatkan penyebaran maklumat Kapolda Riau tentang larangan membuka lahan dengan cara dibakar. Imbauan disampaikan langsung kepada warga di Parit Bekang, Kelurahan Teluk Dalam. Respons masyarakat pun dinilai sangat positif. Mereka menyatakan komitmennya untuk menjaga lahan agar tidak terbakar serta mendukung langkah pencegahan yang dilakukan oleh aparat. Kehadiran TNI-Polri juga mereka pastikan terasa di tengah masyarakat. Karena hal tersebut adalah bagian dari upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Upaya kolektif yang melibatkan semua unsur menjadi kunci untuk meminimalisasi risiko kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, aparat keamanan, serta masyarakat sipil harus bekerja bersama dalam kerangka pencegahan yang terencana dan sistematis. Terlebih, tantangan tahun ini cukup kompleks mengingat potensi suhu kemarau yang diprediksi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam konteks ini, pelaku usaha, khususnya di sektor kehutanan dan perkebunan, dituntut tidak sekadar mematuhi regulasi, tetapi juga menunjukkan kepemimpinan lingkungan melalui investasi pada sistem deteksi dini, teknologi pemadaman, hingga edukasi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Perusahaan yang mampu menjalin hubungan baik dengan komunitas lokal dan memperkuat kolaborasi dengan instansi pemerintah akan memiliki daya tahan lebih kuat dalam menghadapi ancaman karhutla.
Melalui pendekatan terpadu dan partisipatif, Indonesia diharapkan mampu menekan angka kejadian karhutla secara signifikan. Momentum kemarau 2025 harus dijadikan titik tolak untuk memperkuat sinergi dan memperkuat ketangguhan nasional dalam menjaga lingkungan, sekaligus melindungi kesehatan masyarakat, ekosistem hutan, dan keberlangsungan sektor usaha yang ramah lingkungan.
)* Pemerhati Lingkungan Hidup
[edRW]
