Oleh : Haikal Fathan Akbar )*
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar secara serentak pada 27 November 2024 bukan sekadar ritual politik lima tahunan. Ini adalah momen penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan arah masa depan daerahnya. Namun, ada ancaman nyata yang selalu menghantui setiap perhelatan demokrasi, yaitu golput atau tidak menggunakan hak pilih.
Menghindari golput menjadi tanggung jawab bersama yang harus ditekankan agar Pilkada 2024 berjalan dengan partisipasi yang maksimal, yang pada gilirannya akan menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
Komisioner KPU Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Mohammad Makhsun, menegaskan pentingnya sosialisasi masif untuk mencegah golput. Dalam upaya ini, KPU tidak bekerja sendiri. Mereka menggandeng berbagai pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada. Media juga menjadi mitra penting dalam menyebarkan pesan ini.
Upaya yang dilakukan KPU termasuk kirab maskot Pilkada, berbagai lomba, dan menggerakkan seluruh jajaran PPK, PPS, dan lainnya. Meskipun jumlah tempat pemungutan suara (TPS) masih belum final, KPU terus memantau dan mempertimbangkan segala kemungkinan untuk memastikan kemudahan akses bagi pemilih.
Penurunan jumlah TPS dan jumlah peserta pemilu yang lebih sedikit dibandingkan Pileg dan Pilpres memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, ini tidak boleh menjadi alasan untuk golput. Justru ini saatnya kita menunjukkan bahwa partisipasi aktif kita bisa membuat perbedaan.
Selain tantangan teknis, isu lain yang tak kalah penting dalam Pilkada adalah netralitas aparat keamanan. Dalam Pilkada, netralitas ini bukan hanya soal sikap politik, tetapi juga tentang bagaimana aparat menjaga keadilan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, telah dengan tegas menyatakan komitmen kepolisian untuk menjaga netralitas dalam Pilkada 2024.
Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Jeneponto, Irjen Andi Rian R Djajadi menegaskan bahwa Polri akan tetap berada di posisi netral dan tidak berpihak pada kandidat manapun. Netralitas ini, menurutnya, adalah prinsip yang harus dijaga untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik.
Selain itu, kepolisian juga berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan selama Pilkada dengan menggelar operasi Mantap Praja Pallawa, yang dimulai sejak 1 Agustus 2024.
Operasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh tahapan Pilkada berjalan lancar tanpa adanya gangguan yang berarti. Polri, bersama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pemerintah daerah, bekerja sama untuk mengawal proses pemilihan agar masyarakat bisa menyalurkan aspirasi politiknya dengan tenang dan aman.
Hal ini adalah langkah preventif yang diambil untuk memastikan Pilkada 2024 tidak hanya sukses dalam pelaksanaan, tetapi juga dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah.
Dalam konteks Pilkada, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang lumrah. Namun, yang sering kali menjadi masalah adalah bagaimana masyarakat merespons perbedaan tersebut. Irjen Andi Rian R Djajadi menyadari potensi adanya friksi sosial akibat perbedaan pilihan.
Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya menjaga silaturahmi dan persaudaraan di tengah perbedaan. Pilkada bukanlah alasan untuk memutus tali persaudaraan atau merusak hubungan baik yang telah terjalin lama.
Beda pilihan tidak boleh menjadi sumber konflik, tetapi justru harus menjadi ajang pembelajaran demokrasi yang matang. Irjen Andi Rian R Djajadi mengajak masyarakat untuk menentukan pilihan berdasarkan hati nurani, tanpa tekanan dan dengan tetap menjaga kedamaian. Ini adalah esensi dari demokrasi yang sehat, di mana setiap orang berhak untuk memilih tanpa merasa terintimidasi atau diancam oleh pihak manapun.
Selain itu, Irjen Andi Rian R Djajadi juga berharap agar masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk tidak golput. Menurutnya, golput adalah pilihan yang akan merugikan diri sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.
Dengan tidak menggunakan hak pilih, masyarakat sama saja dengan melepaskan kesempatan untuk memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan positif bagi daerah mereka. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk datang ke TPS dan menyalurkan suara mereka pada hari pemilihan.
Golput, atau memilih untuk tidak memilih, adalah tindakan yang sering kali dianggap sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap kandidat yang ada. Namun, dalam realitas politik, golput hanya akan memperbesar masalah, bukan menyelesaikannya.
Ketika suara tidak digunakan, itu sama saja dengan menyerahkan keputusan kepada orang lain. Golput berarti melepaskan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan menutup mata terhadap masa depan daerah.
Pilkada 2024 menawarkan kesempatan bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari solusi. Dengan menggunakan hak pilih, setiap warga negara memiliki kekuatan untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka di masa depan. Pemimpin yang dipilih bukan hanya cerminan dari pilihan pribadi, tetapi juga cerminan dari harapan dan aspirasi kolektif masyarakat.
Menghindari golput adalah langkah awal untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas. Dengan partisipasi yang tinggi, hasil Pilkada akan lebih mewakili suara rakyat. Ini adalah jalan menuju pemerintahan yang lebih kuat, lebih inklusif, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, mari kita gunakan hak pilih kita pada Pilkada 2024 dan menjadi bagian dari perubahan positif. Jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja tanpa kontribusi kita.
)* Penulis adalah kontributor Vimedia Pratama Institute
