Oleh : Loa Murib
Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat, mulai dari pemenuhan gizi, pembangunan ekonomi desa, hingga pemberdayaan koperasi. Acara bertajuk Papua Bersatu, Indonesia Maju; Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri dan Kampung Terpadu yang digelar pada 12 Agustus 2025 menjadi bukti nyata sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam membangun tanah Papua.
Acara ini terpusat di Kantor Gubernur Papua Tengah di Nabire, serta dilaksanakan secara daring di berbagai wilayah Papua, seperti Hotel Grand Tabi Jayapura (Papua), Grand Baliem Hotel Wamena (Papua Pegunungan), Hotel Halogen Merauke (Papua Selatan), Hotel Rylich Panorama Sorong (Papua Barat Daya), dan Hotel Aston Niu Manokwari (Papua Barat). Kehadiran Kepala BIN Muhammad Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa Yandri Susanto, dan Kepala BGN Dadan Hindayana menunjukkan keseriusan pemerintah pusat untuk bekerja langsung bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, menegaskan bahwa program prioritas Presiden, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), menjadi salah satu fokus utama. Kelompok Kerja MBG bahkan diketuai langsung oleh Wakil Gubernur, dengan langkah percepatan penambahan titik dapur sehat dan pemetaan lokasi sekolah penerima program. Meskipun pelaksanaan MBG di Papua Tengah baru optimal di Kabupaten Mimika, pemerintah daerah terus berupaya mengatasi kendala verifikasi penyedia dapur sehat, ketersediaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta hambatan keamanan di beberapa wilayah. Nawipa melihat MBG sebagai program dengan efek berantai besar, mulai dari meningkatkan pendapatan petani, memberdayakan perempuan sebagai juru masak, membuka lapangan kerja pengemudi, hingga meningkatkan gizi anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Selain MBG, Papua Tengah juga menjalankan program pemberian Makanan Tambahan (PMT), Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi balita, intervensi gizi untuk ibu hamil dengan kekurangan energi kronis, serta Cek Kesehatan Gratis yang telah menjangkau ribuan warga. Di sektor ekonomi, kemajuan signifikan terlihat melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dengan 87,08% dari 1.200 desa/kelurahan telah memiliki badan hukum koperasi. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) juga menjadi salah satu motor penggerak pemberdayaan desa di Nabire dan Dogiyai.
Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, menilai KDMP bukan sekadar sarana ekonomi, melainkan pusat pembelajaran nilai kebersamaan, gotong royong, dan kepercayaan. Melalui koperasi, petani dan nelayan dapat mengelola hasil panen atau tangkapan dengan harga lebih baik, sementara seluruh warga mendapatkan manfaat dari usaha bersama. Pemerintah siap memberikan pelatihan, membuka akses permodalan, dan menjembatani kemitraan, namun kemandirian sejati menurutnya lahir dari kerja keras masyarakat itu sendiri. Budi Arie mendorong Papua Tengah menjadi contoh daerah yang sukses membangun koperasi tangguh berbasis potensi lokal.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, menekankan pentingnya membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Dengan dana desa di Papua mencapai hampir Rp6,5 triliun per tahun, dan Papua Tengah memperoleh lebih dari Rp1 triliun, ia mengingatkan bahwa pembangunan kampung sejatinya adalah membangun Indonesia. Program TEKAD menjadi salah satu instrumen pemberdayaan yang diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Yandri mengajak seluruh pihak untuk menjaga kebersamaan, karena keberhasilan pembangunan bukan hasil kerja individu, melainkan kerja kolektif seluruh anak bangsa.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menjelaskan perkembangan program MBG yang telah membentuk lebih dari lima ribu SPPG di seluruh Indonesia, melayani lebih dari 15 juta penduduk. Papua menjadi salah satu provinsi dengan capaian cepat, memiliki 101 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah. Meski demikian, jumlah tersebut masih jauh dari ideal, mengingat Papua memiliki sekitar tujuh ribu kampung. Dadan mendorong setiap kampung memiliki SPPG yang memanfaatkan bahan baku lokal dan dikelola oleh masyarakat setempat, sehingga selain meningkatkan gizi, juga menggerakkan ekonomi daerah.
Pendekatan berbasis potensi lokal ini menjadi kunci keberlanjutan program. Di daerah pesisir, protein dapat bersumber dari ikan, sedangkan di pegunungan dari hasil pertanian dan peternakan setempat. Pemanfaatan bahan pangan lokal bukan hanya mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, tetapi juga memastikan perputaran uang terjadi di masyarakat. Hal ini selaras dengan visi pemerintah untuk mengintegrasikan program gizi dengan penguatan ekonomi rakyat.
Keberhasilan berbagai program ini tidak terlepas dari koordinasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Kehadiran tokoh-tokoh penting di acara Papua Bersatu menjadi simbol bahwa pembangunan Papua adalah agenda bersama, bukan sekadar tanggung jawab satu pihak. Dengan pendekatan kolaboratif, hambatan seperti kendala logistik, keamanan, dan verifikasi layanan dapat diatasi secara bertahap.
Dengan sinergi yang kuat, Papua dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan berbasis potensi lokal di Indonesia. Masyarakat yang sehat, ekonomi yang tangguh, dan desa yang mandiri akan menjadi fondasi kokoh bagi Papua untuk berdiri sejajar dengan daerah lain, sekaligus memperkokoh persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
*Penulis adalah Mahasiswa Papua di Surabaya
