Oleh: Robert Danis )*
Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada Papua dan Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan yang dilaksanakan pada 6 Agustus 2025 menjadi momen penting dalam menjaga kemurnian demokrasi di wilayah tersebut. Pelaksanaan PSU ini bukan hanya sekadar prosedur administratif, tetapi juga menjadi ujian kedewasaan politik bagi seluruh pihak, baik penyelenggara, peserta, maupun masyarakat. Dengan proses yang telah diawasi secara ketat oleh berbagai pihak, hasilnya selayaknya diterima dengan lapang dada demi kepastian hukum dan stabilitas daerah.
Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy menegaskan bahwa semua pihak yang berkontestasi harus menerima hasil PSU secara adil dan jujur, tanpa ada tindakan yang mencederai hak politik rakyat. Ia menyoroti adanya indikasi upaya mengubah hasil perolehan suara melalui pleno berjenjang serta dugaan intimidasi terhadap Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan aparat pengawas pemilu. Menurutnya, praktik-praktik yang berpotensi merusak proses demokrasi harus dihentikan, karena intervensi terhadap kehendak rakyat hanya akan memperlebar potensi konflik.
Berdasarkan hasil hitung cepat Poltracking Indonesia, pasangan calon Benhur Tomi Mano–Constant Karma unggul tipis dengan perolehan 50,85 persen suara, disusul pasangan Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen dengan 49,15 persen. Quick count ini dilakukan dengan metode multistage random sampling dan memiliki margin of error ±1,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Data tersebut menjadi gambaran awal preferensi pemilih dan seharusnya menjadi rujukan awal bagi semua pihak untuk mempersiapkan diri menerima hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sementara itu, dari perspektif pemerintah pusat, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan bahwa PSU kali ini diharapkan menjadi yang terakhir di Papua. Menurutnya, Papua adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih melaksanakan PSU, sehingga menjadi penting untuk memastikan proses ini benar-benar final dan tidak perlu diulang kembali. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan pemungutan suara, karena keberhasilan ini akan menjadi modal penting dalam memperkuat demokrasi lokal.
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, berlangsung lancar dan tertib. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) turut mengambil peran aktif dalam mengawal pelaksanaan PSU. Dua tim khusus diterjunkan untuk memantau langsung jalannya proses di lapangan. Tim pertama yang dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Mohammad K. Koba, memantau 25 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Distrik Mandobo, termasuk lokasi pencoblosan para calon kepala daerah. Hasil pemantauan menunjukkan situasi kondusif, antrean pemilih tertib, dan tidak ada penumpukan massa yang mengarah ke dukungan terhadap pasangan calon tertentu.
Tim kedua yang dipimpin Staf Khusus Menko Polkam, Teddy Mantoro, juga melakukan pemantauan di sejumlah TPS strategis, termasuk di Lapas Kelas III Tanah Merah yang memiliki TPS khusus. Di lokasi tersebut, pencoblosan berlangsung tertib dengan pengamanan ketat, sehingga seluruh pemilih terdaftar dapat menyalurkan hak suaranya dengan bebas dan aman. Kehadiran tim pemantauan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah pusat berkomitmen penuh menjaga integritas PSU, bekerja sama dengan KPUD, Bawaslu, aparat keamanan, dan pemerintah daerah.
Dengan adanya pengawasan ketat, proses pemungutan suara yang tertib, serta transparansi hasil quick count, tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk menolak hasil akhir PSU yang nantinya akan diumumkan oleh KPU. Menerima hasil pemilu, meskipun berbeda dengan harapan, adalah bagian dari etika demokrasi yang sehat. Penolakan tanpa dasar yang jelas hanya akan memperpanjang ketegangan, mengganggu stabilitas, dan merugikan masyarakat luas.
Kedewasaan politik harus menjadi pegangan semua pihak dalam menyikapi hasil PSU. Pemenang hendaknya tidak jumawa, sementara pihak yang kalah harus legawa, menyiapkan langkah konstruktif ke depan. Masyarakat juga diharapkan tetap tenang, tidak terprovokasi isu yang belum terverifikasi, dan menunggu hasil resmi KPU sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pemenang.
Pilkada sejatinya adalah sarana untuk memilih pemimpin terbaik bagi daerah, bukan ajang memperuncing perbedaan. Ketika semua pihak bersedia menghormati proses dan hasil, maka yang tercipta adalah suasana kondusif yang memungkinkan pemerintahan daerah terpilih bekerja optimal. Sebaliknya, jika hasil terus dipersoalkan tanpa dasar hukum yang kuat, maka energi yang seharusnya digunakan untuk membangun daerah justru habis untuk konflik berkepanjangan.
Momentum PSU kali ini menjadi kesempatan bagi Papua untuk menunjukkan bahwa demokrasi dapat berjalan dengan tertib, damai, dan bermartabat. Integritas penyelenggara, kedewasaan pemilih, serta komitmen aparat dan elite politik untuk menghormati hasil menjadi kunci keberhasilan proses ini. Pada akhirnya, menerima hasil quick count sebagai gambaran awal, dan mengakui hasil resmi KPU sebagai keputusan final, adalah langkah penting untuk menutup tahapan pilkada dengan baik dan memulai babak baru pembangunan daerah.
Dengan demikian, seluruh pihak di Papua dan Papua Selatan seharusnya dapat menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Menghormati suara rakyat berarti menjaga stabilitas politik, memperkuat demokrasi, dan memberi kesempatan kepada pemimpin terpilih untuk segera bekerja mewujudkan janji-janji kampanye demi kemajuan daerah.
)* Penulis adalah Pengamat Politik
