Oleh: Recky Rumbiak )*
Keberadaan aparat keamanan di Papua tidak lain adalah upaya untuk melindungi masyarakat Bumi Cenderawasih dari kekerasan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dengan adanya aparat keamanan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut, penegakan hukum terhadap OPM dapat optimal dan stabilitas keamanan Papua dapat terus terjaga.
Pertahanan dan keamanan sebuah negara adalah fondasi utama yang menjaga stabilitas serta perlindungan terhadap warganya. Di berbagai belahan dunia, tantangan terhadap keamanan seringkali timbul dalam berbagai bentuk, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu tantangan yang cukup serius terjadi di Indonesia adalah terorisme dan gerakan separatis, yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM).
OPM sendiri telah ada sejak tahun 1960-an dan memiliki sejarah perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Mereka menganggap bahwa Papua secara sejarah merupakan entitas yang terpisah dan memiliki hak untuk merdeka. Konflik ini telah menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi masyarakat Papua sendiri maupun bagi pemerintah Indonesia dalam upaya mempertahankan wilayah tersebut.
Aparat keamanan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara memiliki tugas utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua dan Papua Barat. Peran mereka sangat vital dalam menghadapi berbagai ancaman yang muncul dari gerakan separatis seperti OPM.
TNI memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Mereka bertanggung jawab atas pertahanan negara serta operasi-operasi militer dalam menanggapi ancaman yang muncul, baik dari dalam maupun luar negeri. Di Papua, TNI terlibat dalam operasi keamanan untuk menangkal aktivitas OPM yang mengganggu stabilitas wilayah.
Polri memiliki tugas pokok dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Mereka bertanggung jawab dalam menjaga keamanan di dalam negeri, termasuk di Papua. Polri seringkali melakukan operasi penegakan hukum untuk menangkap anggota OPM yang terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pemerasan, pencurian senjata, dan kekerasan lainnya.
Menghadapi gerakan separatis seperti OPM memerlukan taktik dan strategi yang kompleks dari aparat keamanan. Berbagai pendekatan telah digunakan untuk menanggapi ancaman ini, termasuk pendekatan militer, hukum, sosial, dan politik.
Terkait hal tersebut, TNI seringkali melakukan operasi militer untuk menangkap atau menghancurkan pos-pos OPM yang beroperasi di pedalaman Papua. Operasi ini melibatkan penggunaan personel dan peralatan militer untuk memastikan keamanan wilayah.
Sebelumnya, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama para kepala staf tiga matra mengikuti rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk membahas kegiatan pinjaman dalam negeri (PDN) guna mengatasi masalah keamanan di Papua.
Menurut Agus, permasalahan keamanan di daerah Papua cukup kompleks, karena selain di sana ada kelompok separatis bersenjata, di sana juga ada masalah kesejahteraan masyarakat yang juga perlu menjadi perhatian.
Adapun, Polri melakukan penegakan hukum terhadap anggota OPM yang terlibat dalam kegiatan ilegal. Mereka melakukan penyelidikan, penggerebekan, dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai anggota atau simpatisan OPM.
Selain pendekatan militer dan hukum, pemerintah Indonesia juga menerapkan pendekatan sosial dan politik. Ini termasuk program-program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dialog politik, dan inisiatif rekonsiliasi untuk mengurangi ketegangan dan meredakan konflik di Papua.
Saat ini, personel gabungan TNI dan Polri bersiaga di kawasan Bandara Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Para personel siaga untuk mencegah serangan susulan dari OPM.
Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo mengatakan, penerbangan di Bandara Sinak belum kembali normal. Kondisi ini, kata dia menyusul serangan oleh gerombolan yang dikenal OPM itu terhadap pesawat Smart Air dengan nomor registrasi PK-SNH.
Konflik OPM tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Papua. Warga sipil sering kali menjadi korban dalam konflik antara aparat keamanan dan OPM. Kondisi ini menimbulkan ketakutan, trauma, dan gangguan terhadap kehidupan sehari-hari masyaraka.
Konflik juga dapat menghambat akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar bagi masyarakat Papua. Pembangunan dan perkembangan ekonomi daerah juga terhambat akibat ketegangan yang berkelanjutan.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik di Papua secara damai dan berkelanjutan. Upaya-upaya ini melibatkan dialog politik, pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat lokal, serta perbaikan kondisi sosial dan budaya di Papua.
Pemerintah Indonesia telah membuka ruang untuk dialog politik dengan berbagai pihak yang terlibat, termasuk OPM dan masyarakat adat Papua. Tujuan dari dialog ini adalah mencari solusi yang dapat diterima semua pihak untuk meredakan konflik dan meningkatkan kesejahteraan Papua.
Dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi di Papua menjadi prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas umum lainnya diharapkan dapat mengurangi disparitas ekonomi dan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat.
Program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kerja, pengembangan usaha mikro, dan pendidikan menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat kapasitas masyarakat Papua dalam mengelola sumber daya alam dan budaya mereka.
)* Penulis adalah tim redaksi Lembaga Pers Mahasiswa Papua (LPMP)
