Oleh : Titin Widjajanti )*
Masyarakat diimbau untuk mampu menjaga adab dan kesopanan, guna melawan adanya narasi negatif yang menyerang pemimpin. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, menjadi penting bagi masyarakat untuk senantiasa menjaga adab dan kesopanannya. Utamanya dalam merespon berbagai macam isu yang menyangkut pemimpin negara.
Belakangan ini muncul berbagai narasi negatif dan ujaran provokatif yang menyerang pribadi pemimpin negara, termasuk juga menyasar keluarga Presiden Joko Widodo. Salah satu yang tengah menjadi sorotan yakni tudingan kepada putra bungsunya, Kaesang Pangarep, yang dituding seolah dirinya menghilang setelah menggunakan jet pribadi dalam sebuah perjalanan ke Amerika Serikat serta dalam rangka dugaan gratifikasi.
Faktanya, justru Kaesang sama sekali tidak pernah menghilang dan bahkan telah kembali ke Jakarta sejak tanggal 28 Agustus 2024. Terlebih, statusnya juga bukanlah sebagai pejabat publik ataupun penyelenggara negara, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk memberikan klarifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman meminta KPK supaya tidak melakukan pemanggilan kepada Ketua Umum PSI tersebut. Terlebih, memang Kaesang sendiri bukan sebagai penyelenggara negara dan tidak harus memberikan klarifikasi apapun pada lembaga antirasuah mengenai penggunaan jet pribadi.
Beredarnya narasi negatif tentang Kaesang secara tidak langsung akan berdampak pada citra kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Padahal, narasi tersebut belum tentu kebenarannya dan merupakan ulah oknum tertentu yang memiliki kepentingan.
Seperti yang kita ketahui, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 2 periode atau 10 tahun belakangan ini terus mengutamakan supaya seluruh masyarakat dan daerah di Tanah Air mampu mengalami kemajuan dan perkembangan. Oleh karena itu, lantaran banyaknya upaya baik Presiden untuk membangun dan memajukan bangsa serta negara ini, hendaknya masyarakat jangan mudah terjebak oleh adanya fitnah yang jelas sangat merusak stabilitas dan seluruh tatanan, utamanya harmoni dalam bernegara dan politik.
Dalam satu dasawarsa terakhir, di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, jelas bahwa Indonesia telah mengalami berbagai macam kemajuan secara signifikan yang mampu seluruh masyarakat rasakan bahkan dari berbagai penjuru negeri. Mulai dari adanya pembangunan infrastruktur yang cepat, masif dan merata, kemudian ada pula peningkatan akses kesehatan hingga menjangkau wilayah terpencil sekalipun, dan ada pula pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Seluruh hal tersebut Presiden lakukan demi bisa mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan sejahtera ke depannya. Namun, di tengah berbagai macam pencapaian itu, masih ada saja upaya dari segelintir pihak yang sama sekali tidak bertanggung jawab justru menyebarkan fitnah dan disinformasi dengan bertujuan merusak reputasi pemerintah, termasuk dari kalangan keluarga Presiden Joko Widodo sendiri.
Di tengah berbagai capaian itu, masih saja ada beberapa pihak yang berusaha mendiskreditkan pemerintah melalui penyebaran fitnah dan disinformasi. Isu miring yang menerpa putra bungsu Joko Widodo itu tidak hanya menyesatkan, namun juga merupakan bentuk fitnah yang sangat nyata, bertujuan untuk merusak reputasi keluarga Presiden. Karena faktanya, Kaesang sendiri sama sekali tidak pernah menghilang seperti pada tudingan atau tuduhan yang beredar.
Untuk diketahui, Kaesang berada di Jakarta sejak 28 Agustus 2024 dan terus menjalani kegiatannya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (Ketum PSI) sekaligus sebagai seorang pengusaha muda.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI, Raja Juli Antoni mengatakan bahwa Kaesang memang sudah di Jakarta sejak 28 Agustus, bahkan sempat memimpin rapat koordinasi (rakor) finalisasi dukungan pada Pilkada 2024 dan menandatangani berbagai berkas rekomendasi.
Tuduhan dan tudingan keterlibatan Kaesang dalam gratifikasi juga sama sekali tidak berdasar karena dia bukanlah seorang pejabat publik atau penyelenggara negara yang memiliki kewajiban untuk memberikan klarifikasi kepada KPK.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily menilai bahwa Kaesang seharusnya sama sekali tidak terikat dengan aturan hukum terkait penggunaan jet pribadi saat bepergian ke Amerika karena bukan menjadi penyelenggara negara atau pejabat negara.
Senada, adanya rencana KPK mengundang Kaesang untuk mengklarifikasi terkait adanya dugaan gratifikasi dalam penggunaan jet pribadi juga turut dipertanyakan oleh Walikota Medan, Bobby Nasution karena menilai seharusnya Ketum PSI tersebut tidak perlu melakukan klarifikasi lantaran dirinya bukan sebagai pejabat publik.
Sebagai seorang warga negara yang bijak, maka masyarakat memiliki tanggung jawab moral bersama untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai macam berita yang sekiranya masih belum jelas kebenarannya. Terlebih, di era informasi yang bergerak dengan sangat cepat seperti sekarang ini, maka menjadi sangat penting untuk selalu memverifikasi setiap informasi yang masyarakat terima melalui berbagai sumber yang terpercaya sebelum kembali menyebarkannya kepada orang lain secara lebih luas lagi.
Karena, fitnah dan disinformasi tidak hanya dapat merusak reputasi salah seorang individu saja yang menjadi targetnya, tetapi juga berpotensi untuk menimbulkan adanya perpecahan di tengah masyarakat. Pemerintah sendiri telah dan akan terus berupaya untuk membawa Indonesia menuju kemajuan yang lebih berarti. Namun, upaya tersebut juga sangat membutuhkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.
Dengan tidak terjebat pada adanya fitnah yang sangat merusak, maka masyarakat sebenarnya telah turut menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial, yang mana hal tersebut merupakan sebuah fondasi penting bagi pembangunan bangsa.
Mari bersama-sama terus mengutamakan kemajuan dan senantiasa menjaga keutuhan informasi dengan selalu mengedepankan fakta. Dengan demikian, masyarakat dapat berkontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang jauh lebih baik lagi dan sejahtera untuk generasi mendatang.
)* Penulis adalah Pegiat Media Sosial
