Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkap DPR RI akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sidang ke-2 Indonesian Pacific Parliamentary Partnership (IPPP), pada 24-26 Juli 2024 di Jakarta.
“Forum ini bertujuan untuk mengembangkan kemitraan di berbagai bidang, termasuk konektivitas dan maritim, dengan negara-negara di kawasan Pasifik,” tutur Puan dalam pidatonya pada rapat paripurna penutupan masa persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Gedung Nusantara II, DPR RI.
Mengenai hal tersebut, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon menjelaskan pertemuan IPPP ini akan membahas isu-isu yang berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) untuk kehidupan Indonesia, negara-negara Asia Pasifik, bahkan dunia ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan.
Selain itu, pertemuan ini juga akan merumuskan konsep pemeliharaan Sumber Daya Alam (SDA) di masing-masing negara untuk saling berbagi demi kepentingan bersama.
“Hal itu dalam rangka menyelesaikan tantangan sekarang seperti perubahan iklim (climate change), ketahanan pangan (food security), dan sebagainya, meskipun kita juga punya tema, yaitu Partnership for prosperity: fostering regional connectivity and inclusive development,” jelas Fadli Zon.
Jadi, lanjut Fadli, kerja sama untuk kesejahteraan, terutama bagaimana konektivitas regional di pasifik ini, termasuk juga bagaimana membuka pembangunan yang lebih inklusif ke depan.
“Jadi tentu pembicaraannya terkait dengan SDGs dan potensi-potensi apa yang bisa dilakukan antara Indonesia dan negara-negara pasifik,” imbuhnya.
BKSAP DPR RI, tambahnya, juga memberi perhatian pada perkembangan ekonomi hijau dengan berfokus pada kesejahteraan masyarakat agar berdampak pada peningkatan skill SDM dan pemanfaatan SDA berkelanjutan.
IPPP Ke-2 diharapkan dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan antarparlemen di kawasan Pasifik serta meningkatkan efektivitas kerjasama regional dalam menghadapi berbagai tantangan global. Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung forum ini sebagai wadah yang konstruktif untuk dialog dan kolaborasi antarparlemen di masa mendatang.
(*)
