JOGJA—Lembaga swadaya masyarakat (LSM) Jogja Corruptoion Watch (JCW) berharap kepada lima pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024 – 2029 mendatang dapat menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat negara termasuk pimpinan dan pengurus partai politik atau politisi dengan kerugian negara besar.
“Kepada lima pimpinan baru KPK diharapkan tetap menjaga independensi dalam menangani perkara korupsi. Selain itu juga pimpinan baru KPK dapat menuntaskan tunggakan-tunggakan perkara korupsi oleh pimpinan KPK sebelumnya,” kata Aktivis JCW, Baharuddin Kamba, dalam keterangannya, Senin (9/12/2024).
Kamba mengatakan KPK akan menghadapi tantangan baik internal maupun eksternal dalam menuntaskan perkara korupsi yang akan dihadapi. Untuk itu, kata dia, perlu adanya sinergitas dan koordinasi dengan lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi termasuk jiuga dengan pemerintahan Prabowo Subianto, yang diharapkan memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi.
“Karena merupakan peluang yang berharga untuk memperkuat sinergitas dan koordinasi antara KPK dan pemerintahan Prabowo Subianto dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,” ujarnya.
Hal ini diakuinya penting dilakukan mengingatkan pimpinan baru KPK tak jauh beriringan dengan pembentukan kabinet Merah Putih bentukan Prabowo Subianto merupakan momen yang tepat untuk membangun kerja sama yang solid antara pemrintah dengan KPK. Tanpa harus melakukan intervensi terhadap penanganan kasus yang ditangani oleh KPK.
Artinya, lanjut Kamba, proses hukum tetap berjalan sesuai dengan koridor yang ada begitupun dengan kerja sama yang dilakukan dalam upaya pemberarntasan korupsi tetap dilakukan.
Sinergitas menjadi salah kunci utama dalam upaya pemberantasan korupsi antara eksekutif dan KPK.
Meski publik memiliki harapan besar kepada para pimpinan baru KPK, namun lembaga antirasuah tersebut tidak lepas dari berbagai tantangan khususnya pada saat menangani kasus-kasus korupsi yang tidak saja melibatkan pejabat negara tetapi juga kerugian negara dari hasil korupsi nilainya sangat fantantis.
Lebih lanjut Kamba mengatakan, salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh lima pimpinan baru KPK adalah menuntaskan kasus korupsi yang masih menjadi tunggakan dari pimpinan lama KPK.
Khususnya kasus korupsi yang memiliki nilai kerugian yang besar. Karena jika tidak dituntaskan pada pimpinan baru KPK, maka akan berdampak turunnya kepercayaan publik kepada KPK.
“Sehingga menjadi penting untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan perkara korupsi terutama kasus korupsi yang memiliki nilai kerugian negara yang besar,” paparnya.
Salah satu dukungan nyata dari Presiden Prabowo untuk kembali membuat KPK menjadi lembaga yang independen salah satunya dengan membuat Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagai pengganti UU No.19/2019. Meskipun hal demikian sulit untuk dilalukan oleh Prabowo Subianto.
Kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat terhadap kinerja lima pimpinan baru KPK sangat dibutuhkan dalam upaya melawan korupsi.
“Mari kita jadikan momentum Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember untuk bersama-sama mengawal kinerja lima pimpinan baru KPK untuk lima tahun kedepan,” tandasnya.
