Jakarta – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menghadirkan harapan baru bagi perekonomian Kalimantan Timur dan wilayah Indonesia Timur melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyek IKN ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat pemerintahan baru tetapi juga sebagai magnet penggerak ekonomi di kawasan sekitar.
Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Andrinof Chaniago, menegaskan pentingnya fungsi IKN sebagai penggerak ekonomi daerah.
“Fungsi ekonomi IKN diharapkan untuk menggerakkan ekonomi di Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur, bukan menjadi kawasan ekonomi yang eksklusif,” ujarnya.
Andrinof, yang juga sebagai Dosen Ekonomi-Politik Ilmu Politik Fisip Universitas Indonesia menjelaskan bahwa salah satu alasan utama pembangunan IKN adalah untuk menciptakan episentrum yang mampu mendorong pertumbuhan kawasan lain.
“Kenapa kawasan industri di Kalimantan Timur seperti Maloy kemudian Kariangau tidak berjalan? Karena tidak ada magnetnya. Di sinilah pentingnya kita menaruh magnet, tapi kita harus pahami magnet ini untuk menggerakkan daerah-daerah seperti Kariangau, Maloy, Bontang, dan menyebar ke Mamuju, Palu, Gorontalo, hingga Parigi,” jelas Andrinof.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, juga menyoroti dampak positif pembangunan infrastruktur di IKN terhadap masyarakat lokal.
Ia menyebut percepatan pembangunan infrastruktur sebagai langkah signifikan yang membuka peluang ekonomi baru.
“Pembangunan di IKN bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Kaltim. Infrastruktur yang mulai terbangun secara pesat menunjukkan kemajuan yang luar biasa,” katanya.
Yenni menambahkan, percepatan pembangunan ini tidak hanya memperbaiki mobilitas dan akses ekonomi, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan baru yang berpotensi mengurangi kesenjangan sosial.
“Semakin banyak sektor yang bisa tumbuh, semakin besar pula dampak positifnya bagi masyarakat. Infrastruktur yang semakin maju akan membuka banyak kesempatan,” tambahnya.
Di sisi lain, Analis Kebijakan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Johan Kasim, menilai pemindahan ibu kota merupakan bagian dari agenda besar reformasi struktural untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.
“Transformasi ini bertujuan menciptakan nilai tambah yang lebih besar dan inklusif, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi,” ungkapnya.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, IKN diharapkan menjadi stimulator dan pendorong ekonomi, membuka jalan bagi pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. []
