Jakarta – Dalam upaya mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19, Pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 dan lintas kementerian/lembaga memperketat pengawasan terhadap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN).
Kebijakan ini diambil menyusul adanya tren peningkatan kasus di sejumlah negara serta munculnya varian baru yang terdeteksi di kawasan regional.
Sebagai bagian dari langkah mitigasi dini terhadap potensi lonjakan kasus Covid-19, Kementerian Kesehatan terus memantau secara ketat perkembangan situasi pandemi, baik di tingkat global maupun nasional. Meskipun hingga saat ini belum terdapat laporan kasus baru yang signifikan, kewaspadaan tetap dijaga dengan melakukan pemantauan aktif dan koordinasi lintas sektor.
“Data update (kasus Covid-19 terdeteksi) belum ada. Langkah antisipasi, memantau situasi global dan nasional yang selalu dilakukan,” kata Jubir Kemenkes Widyawati.
Sebagai bentuk penguatan sistem deteksi dini, Kementerian Kesehatan juga mengaktifkan berbagai mekanisme surveilans untuk menemukan kasus secara cepat di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan maupun komunitas.
Upaya ini mencakup pemantauan gejala penyakit pernapasan yang berpotensi terkait Covid-19 maupun penyakit menular lainnya.
“Mengintensifkan penemuan kasus ILI, pneumonia, SARI, dan COVID-19 melalui SKDR, allrecord-tc19 (NAR) dan/atau surveilans sentinel ILI-SARI, Memantau pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) di pintu masuk negara melalui Satu Sehat Health Pass (SSHP)” tambah Widyawati.
Lebih lanjut, Widyawati mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan akan melakukan penilaian risiko secara berkala terhadap seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.
Langkah ini bertujuan untuk memetakan tingkat kerentanan wilayah terhadap potensi lonjakan kasus COVID-19 serta memastikan kesiapan sistem kesehatan daerah dalam menghadapi kemungkinan peningkatan transmisi.
“Sudah ada Surat Edaran Kewaspadaan Peningkatan Kasus COVID-19 kepada UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, Dinas Kesehatan, Fasyankes, UPT Labkesmas dan jejaringnya (SE Plt. Dirjen P2 No. SR.03.01/C/1422/2025),” lanjutnya.
Kementerian Kesehatan juga akan meningkatkan promosi kesehatan kepada masyarakat terkait pencegahan COVID-19 melalui media sosial, sebagai bagian dari edukasi publik untuk memperkuat kesadaran dan kewaspadaan bersama.*
