Oleh: Bahrul Anam *)
Di tengah tantangan perekonomian global, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui berbagai kebijakan strategis yang mendapat sambutan positif dari berbagai elemen buruh. Momentum Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025 menjadi ajang penting untuk menegaskan dukungan luas terhadap upaya pemerintah dalam membangun kesejahteraan pekerja yang lebih berkeadilan.
Salah satu langkah nyata yang diambil pemerintah adalah menaikkan upah minimum nasional sebesar 6,5 persen untuk tahun 2025. Kenaikan ini dipandang sebagai bentuk nyata keberpihakan negara kepada pekerja dalam menjaga daya beli di tengah tekanan inflasi. Presiden Prabowo dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya melindungi dan mensejahterakan buruh sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dukungan terhadap langkah ini datang dari berbagai serikat pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia (FSP ASPEK Indonesia), yang menilai kenaikan upah tersebut sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap rakyat pekerja.
Lebih jauh, pemerintah juga meluncurkan program penyediaan rumah subsidi yang diresmikan bertepatan dengan peringatan Hari Buruh. Program ini diinisiasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik. Heru Pudyo Nugroho dari BP Tapera mengungkapkan bahwa program ini memperluas akses pekerja terhadap perumahan layak, sebuah langkah penting mengingat banyak pekerja berpenghasilan menengah ke bawah sebelumnya sulit menjangkau kepemilikan rumah. Melalui penyediaan tiga juta unit rumah subsidi, pemerintah berupaya menjadikan hak atas hunian layak bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang terjangkau bagi buruh.
Pemerintah juga menunjukkan sensitivitas terhadap ancaman ketidakpastian global dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK). Satgas ini bekerja secara kolaboratif dengan serikat buruh, BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor swasta untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai strategis, mengingat dinamika global seperti kebijakan tarif dagang dari negara lain berpotensi menimbulkan gelombang PHK. Serikat pekerja seperti KSPI dan FSP ASPEK menyambut baik pembentukan Satgas tersebut, menganggapnya sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan rasa aman kepada pekerja di tengah ketidakpastian.
Dukungan terhadap kebijakan pemerintah tidak berhenti di situ. Pemerintah juga mengalokasikan bantuan pangan berupa beras 10 kilogram per bulan untuk 16 juta penerima selama dua bulan pertama tahun ini, serta memberikan diskon biaya listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan rumah tangga kecil. Selain itu, optimalisasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan memberikan jaminan tambahan berupa manfaat tunai, pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja bagi pekerja terdampak PHK. Seluruh inisiatif ini memperkuat fondasi perlindungan sosial yang sangat dibutuhkan oleh pekerja.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa sebagian besar buruh Indonesia, sekitar 95 persen, memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden Prabowo. Dalam konferensi pers menjelang peringatan Hari Buruh, ia menilai bahwa kebijakan-kebijakan seperti kenaikan upah, pembentukan Satgas PHK, dan program rumah subsidi menunjukkan keberpihakan Presiden kepada nasib buruh. Rencana kehadiran Presiden Prabowo dalam perayaan May Day 2025 di Monas juga dimaknai sebagai bukti nyata bahwa pemerintah mendengarkan aspirasi rakyat pekerja secara langsung.
Sikap serupa juga disuarakan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), yang tetap menyoroti berbagai tantangan ketenagakerjaan, namun pada saat yang sama menegaskan komitmen untuk mendukung langkah-langkah positif pemerintah. Sekretaris Jenderal KSBSI, Dedi Hardianto, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog dalam penyusunan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih melindungi buruh. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif pekerja dalam proses legislasi, dengan harapan kebijakan ke depan semakin menguatkan posisi pekerja.
Memang, sejumlah isu masih menjadi perhatian serius, seperti perlunya pengawasan ketat terhadap implementasi upah minimum dan hak normatif pekerja, termasuk pekerja sektor informal. Namun demikian, elemen buruh pada prinsipnya mendukung pendekatan pemerintah yang inklusif dan berbasis keadilan sosial. Mereka berharap agar keberpihakan yang telah ditunjukkan terus dipertahankan melalui penguatan mekanisme pengawasan dan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Langkah pemerintah dalam memperkuat program pelatihan vokasi dan digitalisasi ekonomi juga mendapat apresiasi, karena dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di tingkat global. Buruh mengakui pentingnya peningkatan kompetensi di era transformasi digital dan menyambut baik program-program yang dirancang untuk memperluas keterampilan mereka di berbagai sektor strategis.
Keseluruhan dukungan dari berbagai elemen buruh ini menjadi indikasi kuat bahwa arah kebijakan strategis pemerintah telah berada pada jalur yang tepat. Keberanian Presiden Prabowo untuk hadir langsung dalam perayaan May Day, keberpihakan dalam kebijakan upah, penyediaan rumah subsidi, pembentukan Satgas PHK, serta peluncuran berbagai program perlindungan sosial dan pengembangan kompetensi menunjukkan keseriusan dalam membangun kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan. Dengan kerja sama erat antara pemerintah, buruh, dan pengusaha, Indonesia semakin mendekati cita-cita mewujudkan kesejahteraan buruh sebagai pilar utama pembangunan nasional yang adil dan merata.
*) Penggiat LSM/Forum Komunikasi Buruh Pinggiran)
