Oleh: Bara Winatha*)
Pemerintah menunjukkan keseriusan yang semakin nyata dalam memberantas judi daring (judol) yang kian mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum, tetapi telah menjelma menjadi ancaman sosial dan ekonomi yang kompleks. Berbagai data dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik judi daring tidak hanya menguras keuangan korban, tetapi juga memicu gangguan psikis, memecah keutuhan rumah tangga, hingga mengakibatkan kematian. Dengan memahami bahwa masalah ini memiliki dimensi lintas sektor, pemerintah menggalang kolaborasi antara lembaga penegak hukum, regulator, sektor keuangan, dan pelaku industri teknologi untuk memutus mata rantai operasional jaringan judi daring.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengatakan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan dampak sosial dari judi daring merenggut lebih banyak nyawa dan masa depan warga negara. Berdasarkan data kuartal pertama 2025, PPATK mencatat jumlah deposit dari pemain berusia 10–16 tahun mencapai lebih dari Rp2,2 miliar. Sementara itu, usia 17–19 tahun menyumbang Rp47,9 miliar, dan angka tertinggi ada pada kelompok usia 31–40 tahun yang mencapai Rp2,5 triliun. Lebih memprihatinkan lagi, 71,6% pemain berasal dari kelompok berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan memiliki pinjaman di luar jalur perbankan formal.
PPATK menilai bahwa salah satu kunci keberhasilan pemberantasan adalah menjaga keamanan rekening nasabah agar tidak dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Langkah ini menjadi penting mengingat sistem judi daring memang dirancang untuk membuat pemain kalah, sehingga korban tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga jatuh ke dalam lingkaran kecanduan yang sulit diputus. Ivan menekankan bahwa penindakan harus menyasar tidak hanya pelaku di lapangan, tetapi juga bandar dan pihak yang terlibat dalam pencucian uang berbasis digital.
Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memperkuat perannya melalui pengawasan dan penindakan terhadap konten negatif di ruang digital. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan bahwa penanganan konten judi daring menjadi prioritas, mengingat penyebarannya sangat masif di media sosial. Dalam periode 20 Oktober 2024 hingga 10 Agustus 2025, Komdigi berhasil menangani 2.527.659 konten negatif. Dari jumlah tersebut, 1.948.350 di antaranya adalah konten judi daring, diikuti pornografi, penipuan, dan pelanggaran lain seperti terorisme, hoaks, serta isu SARA.
Platform media sosial menjadi saluran dominan penyebaran konten terlarang. Meta, misalnya, mencatat 107.206 konten judi daring, disusul oleh X dengan 39.478, Google 32.409, dan TikTok 5.463. Selain itu, terdapat ribuan konten yang beredar melalui Telegram, MiChat, dan layanan berbagi file. Penanganan ini dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk instansi penegak hukum dan penyedia layanan internet, untuk menciptakan ekosistem digital yang aman. Menurut Alexander, keberhasilan penindakan tidak hanya bergantung pada teknologi deteksi dan pemblokiran, tetapi juga pada koordinasi lintas lembaga yang solid.
Selain intervensi hukum dan teknologi, pencegahan melalui edukasi publik menjadi salah satu garda terdepan dalam memutus mata rantai masalah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof. Dr. Fauzan, M.Pd., mengatakan bahwa mahasiswa baru sebagai generasi penerus bangsa harus dibekali kesadaran terhadap ancaman judi daring sejak dini. Dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025 di Universitas Udayana, ia menekankan pentingnya membangun ketahanan mental, kemampuan adaptif, dan literasi digital merupakan langkah strategis agar generasi muda mampu menolak godaan judi daring maupun penyalahgunaan narkoba.
Sinergi antara PPATK, Komdigi, dan dunia pendidikan mencerminkan model kolaborasi lintas sektor yang menjadi kunci dalam memberantas judi daring di Indonesia. PPATK berfokus pada deteksi dan pemblokiran aliran dana ilegal, Komdigi menangani distribusi konten terlarang, dan lembaga pendidikan membangun kesadaran serta ketahanan mental generasi muda. Pendekatan ini membentuk rantai pengamanan yang mencakup pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi sosial.
Pemerintah menyadari bahwa upaya represif saja tidak cukup. Oleh karena itu, literasi digital bagi masyarakat umum menjadi fokus tambahan. Edukasi dilakukan melalui kampanye publik, integrasi materi ke dalam kurikulum pendidikan, serta pelibatan tokoh masyarakat dan influencer untuk menyebarkan pesan anti-judi daring. Tujuannya adalah menciptakan kesadaran kolektif bahwa setiap klik pada situs judi daring berkontribusi pada kejahatan yang lebih besar, termasuk perdagangan manusia, pencucian uang, dan pendanaan aktivitas ilegal lainnya.
Di tingkat teknis, penyedia layanan internet (ISP) diwajibkan memblokir situs dan aplikasi yang teridentifikasi sebagai platform judi daring. Perusahaan fintech dan bank diminta memperketat verifikasi transaksi untuk mencegah peredaran dana ilegal. Platform media sosial juga didorong untuk mengembangkan algoritma deteksi yang lebih canggih dan respons cepat terhadap laporan konten judi. Semua langkah ini diarahkan untuk menutup celah yang kerap dimanfaatkan oleh jaringan kriminal digital.
Pemerintah menargetkan terciptanya ekosistem digital yang sehat, di mana teknologi dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas, kreativitas, dan inovasi, bukan sebagai sarana kejahatan. Dengan strategi yang menggabungkan penegakan hukum, teknologi, edukasi, dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimis dapat menekan laju penyebaran judi daring di Indonesia. Keberhasilan ini akan sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat untuk menolak dan melaporkan segala bentuk aktivitas judi daring, demi melindungi masa depan generasi bangsa.
*)Penulis merupakan pengamat sosial dan kemasyarakatan.
