Oleh : Dirandra Falguni )*
Pemerintah Indonesia mencatatkan capaian membanggakan dalam pengelolaan keuangan negara pada tahun 2025. Hingga akhir April, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhasil mencatat surplus sebesar Rp4,3 triliun atau setara 0,02 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Keberhasilan ini bukan hanya menjadi sinyal pengelolaan fiskal yang sehat, tetapi juga bukti bahwa program prioritas Presiden Prabowo Subianto tetap berjalan maksimal meski dalam kondisi pengeluaran yang ketat.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan efisiensi dan kehati-hatian dalam mengelola anggaran negara. Meskipun pihaknya mencatat surplus, belanja negara tetap diarahkan untuk membiayai program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tetap berjalan optimal di tengah pengawasan fiskal ketat. Hingga 21 Mei 2025, MBG telah menjangkau 3,97 juta siswa dengan total realisasi anggaran mencapai Rp3,006 triliun. Jumlah sekolah pelaksana melonjak drastis dari hanya 45 sekolah di Januari menjadi 1.386 sekolah pada bulan Mei.
Suahasil menyampaikan bahwa MBG menjadi salah satu instrumen penting untuk menurunkan angka stunting, memperkuat ketahanan tubuh anak-anak, dan menjaga keberlangsungan proses belajar. Pemerintah menargetkan program ini dapat menjangkau 82,9 juta penerima pada kuartal empat tahun ini.
Tak hanya MBG, pemerintah juga meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sejak Februari lalu. Hingga awal Mei 2025, lebih dari 4,2 juta warga telah memanfaatkan layanan ini yang tersedia di 9.346 Puskesmas di seluruh Indonesia. Menariknya, mayoritas peserta berasal dari kelompok usia produktif, menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan semakin meningkat.
Kinerja positif juga ditunjukkan oleh sektor pendidikan. Pemerintah melakukan percepatan penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi ASN Daerah melalui skema langsung ke rekening masing-masing guru, tanpa perantara pemerintah daerah. Dari total alokasi Rp66,92 triliun, tahap pertama sebesar Rp14,75 triliun telah disalurkan kepada 1,26 juta guru. Tahap kedua akan segera dilakukan pada bulan Juni dengan anggaran sebesar Rp15,55 triliun.
Pemerintah juga berhasil menjaga ketahanan pangan. Data per 15 Mei 2025 mencatat stok beras BULOG mencapai 3,73 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir. Kementerian Pertanian melaporkan bahwa produksi beras nasional pada Januari–April 2025 naik 25,7 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ini menunjukkan hasil nyata dari sinergi lintas sektor serta komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
Tren surplus APBN juga tercermin di tingkat regional. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau mencatat surplus APBN sebesar Rp584,43 miliar hingga 30 April 2025. Pendapatan negara di Riau mencapai Rp8,93 triliun, meningkat tajam 57,3 persen dibanding tahun lalu. Lonjakan ini didorong oleh peningkatan drastis penerimaan Bea Keluar hingga 1.097,48 persen.
Kepala Kanwil DJPb Riau, Heni Kartikawati mengatakan hal tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang efisien serta dukungan kuat dari sektor penerimaan negara. Belanja transfer ke daerah juga tumbuh positif, didominasi oleh Dana Bagi Hasil (DBH) yang meningkat hingga 55,09 persen.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa APBN surplus ini menjadi bukti ketangguhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global. Percepatan penerimaan negara yang mencapai 27 persen dari target, dengan belanja yang baru 22 persen, menjadi kunci terjadinya surplus. Pendapatan negara mencapai Rp810,5 triliun, terdiri dari pajak Rp557,1 triliun, kepabeanan dan cukai Rp100 triliun, serta PNBP Rp153,3 triliun.
Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 4,87 persen (yoy) pada kuartal I 2025, lebih tinggi dibandingkan beberapa negara di Asia Tenggara. Inflasi terkendali di level 1,95 persen dan Indeks Keyakinan Konsumen berada di level optimis 121,7.
Surplus APBN bukan sekadar angka, tetapi membawa dampak konkret bagi masyarakat. Pertama, harga kebutuhan pokok dapat lebih dikendalikan karena pemerintah punya ruang fiskal untuk intervensi, seperti operasi pasar dan subsidi logistik. Kedua, peluang peningkatan subsidi energi seperti BBM, LPG, dan listrik semakin terbuka tanpa harus mengorbankan sektor lain.
Ketiga, dengan penerimaan pajak yang membaik, beban fiskal tidak harus ditutup dengan pajak baru. Justru, pemerintah membuka ruang untuk evaluasi tarif pajak UMKM dan PPh agar lebih kompetitif. Keempat, anggaran sektor pendidikan dan kesehatan tetap aman sehingga pelayanan publik bagi masyarakat kelas menengah ke bawah dapat terus ditingkatkan.
Dalam unggahan media sosialnya, Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN Indonesia berfungsi sebagai top agent dalam menjaga perekonomian nasional atau disebut motor ekonomi rakyat. APBN akan terus dikelola secara hati-hati namun tetap ekspansif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperkuat fondasi nasional.
Capaian surplus APBN 2025 menjadi kabar baik bagi bangsa Indonesia. Bukan hanya menunjukkan ketangguhan fiskal nasional, tetapi juga menjadi jaminan bahwa program-program prioritas Presiden Prabowo (MBG, layanan kesehatan gratis, dan insentif guru) terus berjalan maksimal demi kesejahteraan rakyat. Tantangan global datang silih berganti, namun APBN Indonesia telah membuktikan kemampuannya sebagai jangkar stabilitas dan motor pembangunan nasional. Pemerintah hadir, rakyat merasakan. Surplus bukan sekadar angka, tapi harapan yang nyata.
)* Pengamat Kebijakan Pemerintah
