Oleh: Alam Permana )*
Pilkada Serentak 2024, yang akan digelar pada 27 November mendatang, bukan hanya sekadar ajang pemilihan kepala daerah, tetapi juga menjadi refleksi kedewasaan demokrasi Indonesia. Dalam hal ini, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada berjalan dengan damai dan aman, karena hal ini mencerminkan sejauh mana bangsa Indonesia telah matang dalam berdemokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menjaga agar Pilkada kali ini tidak hanya kondusif, tetapi juga berlangsung dengan penuh keharmonisan dan menghormati perbedaan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) memainkan peran penting sebagai salah satu pihak utama dalam memastikan keberhasilan Pilkada Serentak 2024. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mengamankan ruang digital agar proses Pilkada dapat berjalan tanpa gangguan dari misinformasi, hoaks, maupun ujaran kebencian.
Dalam rangka mengamankan Pilkada, Kemenkomdigi melakukan patroli siber secara intensif untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran yang berpotensi memicu ketegangan sosial. Selain itu, mereka juga melakukan pemantauan terhadap sentimen media, terutama di provinsi-provinsi dengan suhu politik yang cukup tinggi.
Pemantauan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat adalah informasi yang akurat, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat tanpa terpengaruh oleh berita yang menyesatkan. Kemenkomdigi juga berperan aktif dalam sosialisasi Pilkada damai, menggunakan berbagai media, baik elektronik, cetak, maupun digital.
Sosialisasi Pilkada damai ini bertujuan untuk mengedukasi publik tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada serta mendorong terciptanya suasana damai selama masa kampanye dan pemungutan suara. Sebagai bagian dari upaya ini, Kemenkomdigi memanfaatkan SMS blast dan publikasi di media digital untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendukung terciptanya Pilkada yang damai. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa pemilih mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipercaya mengenai jalannya Pilkada.
Selain itu, Kemenkomdigi juga melakukan koordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri untuk memastikan bahwa layanan telekomunikasi tetap lancar selama Pilkada. Mereka juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk memastikan distribusi logistik Pilkada berjalan dengan baik, mengingat kelancaran distribusi logistik sangat penting untuk menyukseskan penyelenggaraan Pilkada. Dengan berbagai langkah ini, Meutya Hafid menekankan bahwa Kemenkomdigi berkomitmen penuh untuk menciptakan Pilkada yang berjalan dengan lancar dan damai, serta mendukung terciptanya kedewasaan demokrasi di Indonesia.
Pengamanan Pilkada tidak hanya terbatas pada ruang digital dan logistik. Di tingkat daerah, pihak kepolisian juga berperan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kapolda Kalimantan Selatan, Irjen Pol Winarto, menyatakan bahwa pihaknya terus menggelorakan semangat Pilkada damai di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.
Menurut Irjen Pol Winarto, menjaga kondusivitas selama Pilkada merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya dari pihak kepolisian, tetapi juga dari masyarakat dan semua pihak yang terlibat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, dalam setiap deklarasi damai Pilkada, Kapolda mengajak para kandidat untuk menjaga sikap saling menghormati dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat.
Selain itu, Pilkada yang damai juga bergantung pada sikap netral dari seluruh elemen masyarakat, termasuk aparatur sipil negara (ASN). Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni, mengapresiasi upaya Keluarga Besar Pujakesuma Sumut yang telah mendeklarasikan diri untuk mendukung Pilkada Damai 2024.
Fatoni mengingatkan bahwa Sumatera Utara, sebagai salah satu provinsi yang memiliki pengaruh besar terhadap dinamika politik nasional, harus memberikan contoh yang baik dalam menjaga kedamaian selama Pilkada. Ia juga menegaskan bahwa seluruh ASN di Sumut harus bersikap netral, dan mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi agar tidak ada pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh aparatur negara.
Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip netralitas dan kedamaian dalam Pilkada sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif, di mana setiap orang dapat memilih dengan bebas dan tanpa tekanan. Kedewasaan demokrasi Indonesia tidak hanya terukur dari banyaknya partisipasi dalam Pemilu, tetapi juga dari bagaimana masyarakat saling menghargai perbedaan dan menjalankan hak pilih mereka dengan rasa tanggung jawab.
Kesuksesan Pilkada Serentak 2024 yang damai adalah wujud nyata dari kematangan demokrasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai tingkat kedewasaan yang lebih tinggi dalam berdemokrasi, di mana perbedaan pilihan politik dapat diterima dengan lapang dada tanpa menimbulkan perpecahan. Terciptanya Pilkada yang damai akan memberikan dampak positif bagi pembangunan politik dan sosial di Indonesia, serta menjadi contoh bagi negara-negara lain yang sedang berjuang untuk memperkuat sistem demokrasinya.
Pemerintah, melalui Kemenkomdigi, Polri, TNI, serta seluruh elemen masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kedamaian selama Pilkada. Kolaborasi antara berbagai pihak ini menjadi kunci untuk memastikan bahwa Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan sukses, aman, dan damai, serta memperkokoh kedewasaan demokrasi bangsa.
Dengan demikian, Pilkada 2024 bukan hanya menjadi ajang pemilihan kepala daerah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperlihatkan kemajuan demokrasi Indonesia yang semakin matang dan menghargai keberagaman.
)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Nusantara
