Pemerintah Mutakhirkan Data Penerima MBG, Perkuat Ketepatan Sasaran Program

oleh -1 Dilihat
banner 468x60

Jakarta – Pemerintah memperkuat pemutakhiran dan validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan bantuan menjangkau kelompok yang berhak. Pembenahan dilakukan melalui integrasi data lintas kementerian, penyesuaian daftar penerima, serta pengawasan digital terhadap pelaksanaan program. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi tata kelola MBG agar penyaluran lebih tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembaruan data menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam membenahi pelaksanaan MBG. Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama akan digunakan sebagai acuan untuk memvalidasi penerima manfaat dari kalangan peserta didik. Sementara kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan ditetapkan berdasarkan data nama dan alamat yang telah diverifikasi.

banner 336x280

“SPPG yang tidak melaporkan LPDH akan distop pencairan dananya. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi penggunaan dana operasional MBG,” kata Zulkifli Hasan.

Saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerbitkan Surat Penetapan Sementara (SPS) tahap kedua untuk 26.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) aktif yang melayani sekitar 58,37 juta penerima manfaat. Tahapan berikutnya akan menggunakan data terbaru dari satuan pendidikan dan data kelompok rentan agar jumlah penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa pembenahan sasaran dilakukan untuk memastikan program benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

“Refocusing ini kami lakukan agar program semakin tepat sasaran,” ujar Sudaryono.

Ia juga menekankan pentingnya verifikasi identitas penerima serta pengawasan berbasis sistem digital.

“Data harus terverifikasi dan yang fiktif harus dicoret. Alur kerja juga harus bisa dipantau melalui sistem digital,” tegas Sudaryono.

Selain pembaruan data, pemerintah memperkuat pengawasan terhadap operasional SPPG, termasuk transparansi penggunaan anggaran, kelayakan fasilitas, dan standar keamanan pangan. Pelaporan penggunaan dana harian juga menjadi instrumen pengendalian agar anggaran program digunakan sesuai peruntukannya.

Pemutakhiran data diharapkan berjalan seiring dengan pemerataan layanan, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar serta kelompok rentan yang membutuhkan dukungan pemenuhan gizi.

Melalui integrasi data, pengawasan, dan pembenahan tata kelola, pemerintah berupaya memastikan MBG tidak sekadar memperluas jangkauan penerima, tetapi juga meningkatkan ketepatan manfaat dan kualitas pelayanan bagi masyarakat. (*)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.