Oleh : Muhammad Fauzan*
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama ketika perekonomian menghadapi tekanan dari dinamika pasar keuangan global dan kenaikan harga energi. Dalam situasi tersebut, kemampuan Pemerintah menjaga defisit anggaran tetap terkendali menjadi faktor penting untuk mempertahankan kepercayaan pelaku usaha, investor, dan masyarakat. Proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) menunjukkan upaya Pemerintah menyeimbangkan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan komitmen menjaga kesehatan fiskal.
Besaran defisit tersebut memang lebih tinggi dibandingkan target awal APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap PDB. Namun, penyesuaian itu perlu dipahami dalam konteks kebutuhan pembiayaan pembangunan, perlindungan masyarakat, dan respons terhadap perubahan kondisi ekonomi. Yang menjadi perhatian utama bukan semata-mata besarnya defisit, melainkan bagaimana anggaran dikelola secara produktif, penerimaan negara diperkuat, serta setiap pengeluaran memberikan manfaat nyata bagi perekonomian.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan proyeksi defisit sebesar 2,85 persen terhadap PDB hingga akhir tahun. Komitmen tersebut menjadi bagian dari agenda pengelolaan fiskal yang tetap memperhatikan kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan masyarakat. Sikap ini memperlihatkan bahwa kebijakan anggaran tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mempertahankan kredibilitas keuangan negara di tengah ketidakpastian global.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah meningkatkan realisasi belanja Pemerintah pada kuartal IV 2026. Pengeluaran negara pada periode tersebut diperkirakan melampaui Rp1.300 triliun, atau sekitar Rp100 triliun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini diharapkan memperkuat aktivitas ekonomi melalui percepatan pelaksanaan program, peningkatan permintaan barang dan jasa, serta pergerakan kegiatan usaha di berbagai sektor.
Belanja Pemerintah memiliki peran strategis karena dampaknya dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ketika anggaran direalisasikan secara tepat waktu dan tepat sasaran, aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih luas, mulai dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah hingga industri yang menopang rantai pasok nasional. Oleh sebab itu, percepatan belanja tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan program dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Suahasil Nazara menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan masyarakat, dan efisiensi anggaran. Prinsip ini relevan karena peningkatan belanja harus disertai pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan pemborosan. Setiap program perlu memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme evaluasi untuk memastikan dana publik benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial.
Tantangan pengelolaan fiskal pada 2026 juga tidak dapat dilepaskan dari kenaikan imbal hasil surat berharga negara (SBN) dan harga minyak dunia. Kenaikan imbal hasil berpotensi meningkatkan biaya pembiayaan pemerintah, sementara lonjakan harga minyak dapat menambah beban subsidi dan kompensasi energi. Kedua faktor tersebut menuntut kehati-hatian dalam menentukan prioritas belanja sekaligus memperkuat kemampuan penerimaan negara.
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menyampaikan optimisme bahwa defisit masih dapat dijaga pada kisaran 2,85 persen terhadap PDB. Optimisme tersebut didukung oleh kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang dinilai masih terjaga, serta penerimaan negara yang menunjukkan perkembangan positif. Dengan demikian, ketahanan fiskal tidak hanya ditentukan oleh pembatasan pengeluaran, tetapi juga oleh kemampuan Pemerintah memperkuat basis pendapatan dan mengelola risiko ekonomi secara terukur.
Hingga September 2026, penerimaan negara tercatat mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target, dengan pertumbuhan 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen, sedangkan penerimaan negara bukan pajak meningkat 41,7 persen. Perkembangan ini menjadi modal penting dalam menjaga keseimbangan anggaran, meskipun keberlanjutan pertumbuhan penerimaan tetap perlu diperhatikan hingga akhir tahun.
Peningkatan penerimaan tersebut perlu diikuti dengan pembenahan administrasi perpajakan, penguatan kepatuhan wajib pajak, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak, serta perbaikan tata kelola sektor ekonomi produktif. Upaya memperluas basis penerimaan juga perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan daya beli masyarakat. Kebijakan penerimaan yang efektif seharusnya mampu memperkuat kapasitas fiskal tanpa menciptakan tekanan berlebihan terhadap kegiatan ekonomi.
Sinergi kebijakan fiskal dan moneter juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan ekonomi nasional. Pemerintah perlu memastikan pengelolaan anggaran berjalan searah dengan upaya menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan iklim investasi. Koordinasi yang baik dapat membantu mengantisipasi dampak gejolak pasar keuangan sekaligus menjaga agar kebutuhan pembiayaan negara tidak menghambat pembiayaan sektor produktif.
Dengan menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal dan dorongan pertumbuhan, APBN dapat terus berfungsi sebagai instrumen stabilisasi sekaligus penggerak ekonomi. Proyeksi defisit 2,85 persen terhadap PDB menjadi salah satu indikator arah kebijakan tersebut, tetapi keberhasilannya tetap ditentukan oleh kualitas pelaksanaan anggaran dan hasil nyata yang dirasakan masyarakat. Konsistensi, efisiensi, serta tata kelola yang bertanggung jawab akan menjadi kunci agar kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia tetap terjaga dan fondasi pertumbuhan nasional semakin kuat.
*Penulis adalah Pengamat Ekonomi
