Oleh: Hanan Alfawazi*)
Pemerintah menunjukkan keberpihakan kepada anak-anak dari keluarga rentan melalui pengembangan Sekolah Rakyat. Program ini tidak sekadar menyediakan akses pendidikan, tetapi menghadirkan ekosistem pembelajaran yang mencakup tempat tinggal, makanan bergizi, fasilitas pendidikan, dan pembinaan karakter. Pendekatan tersebut memperlihatkan upaya negara memastikan keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi masa depan seorang anak. Dalam konteks itu, Sekolah Rakyat layak dilihat bukan sekadar sebagai kebijakan pendidikan, melainkan sebagai intervensi untuk memutus kemiskinan antargenerasi.
Presiden Prabowo Subianto menempatkan pendidikan sebagai investasi strategis dalam pembangunan manusia. Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Prabowo menegaskan bahwa tidak ada investasi yang lebih berharga daripada mengembalikan masa depan seorang anak. Pernyataan tersebut memberikan gambaran mengenai filosofi di balik Sekolah Rakyat, negara tidak hanya menyediakan tempat belajar, tetapi berusaha mengembalikan kesempatan yang mungkin hilang akibat keterbatasan ekonomi keluarga.
Makna tersebut menjadi semakin penting ketika melihat perkembangan program saat ini. Pemerintah telah membangun 93 Sekolah Rakyat permanen, sementara jika digabungkan dengan sekolah rintisan yang masih aktif, jumlahnya telah mencapai 182 titik. Pemerintah juga menargetkan kehadiran sedikitnya satu Sekolah Rakyat permanen di setiap kabupaten/kota. Angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan ini mulai bergerak dari tahap gagasan menuju pembangunan infrastruktur pendidikan yang lebih luas.
Sekolah Rakyat juga memiliki karakter berbeda karena dirancang sebagai pendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga paling tidak mampu. Konsep tersebut memungkinkan intervensi pendidikan dilakukan secara lebih komprehensif. Anak tidak hanya memperoleh pembelajaran akademik, tetapi juga mendapatkan lingkungan belajar, tempat tinggal, makanan bergizi, fasilitas olahraga, serta pembinaan karakter. Dengan pendekatan demikian, negara berupaya mengurangi hambatan nonakademik yang selama ini dapat membuat anak dari keluarga rentan sulit mempertahankan keberlanjutan pendidikannya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memperlihatkan bahwa perluasan Sekolah Rakyat tidak berhenti pada pembangunan gedung. Pemerintah menargetkan lebih dari 150 ribu siswa mengikuti program tersebut pada 2027, meningkat signifikan dari lebih dari 43 ribu siswa yang telah terjangkau saat ini. Target tersebut juga diarahkan agar setiap kabupaten/kota memiliki sedikitnya satu gedung permanen dengan kapasitas lebih dari 2.000 siswa. Menurut Gus Ipul, perluasan ini secara khusus menyasar anak kurang mampu dan anak yang putus sekolah.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mencoba menjawab persoalan pendidikan dari sisi akses sekaligus keberpihakan. Menjangkau anak yang sudah berada di luar sistem pendidikan bukan pekerjaan sederhana. Gus Ipul bahkan menjelaskan bahwa pendamping di lapangan harus melakukan pencarian secara intensif untuk menemukan anak-anak yang pada jam sekolah justru mengamen atau mencari penghasilan di pasar dan tempat umum. Artinya, Sekolah Rakyat hadir dengan pendekatan proaktif, bukan hanya menunggu keluarga datang mendaftarkan anaknya.
Dimensi kemanusiaan dalam kebijakan tersebut juga penting. Fatma Saifullah Yusuf selaku Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Sosial (Kemensos) dalam kegiatan pendidikan terbaru menekankan bahwa anak-anak pada dasarnya memiliki potensi yang dapat berkembang ketika memperoleh kesempatan. Meski pernyataannya disampaikan dalam konteks pendidikan vokasional bagi remaja penyandang disabilitas, gagasan bahwa pendidikan harus membuka ruang bagi talenta dan membangun kepercayaan diri relevan dengan semangat Sekolah Rakyat. Pendidikan, menurutnya, tidak cukup berhenti pada materi di kelas, tetapi perlu membentuk keterampilan, kepercayaan diri, kemampuan sosial, dan kesiapan berkontribusi di masyarakat.
Perspektif tersebut penting agar Sekolah Rakyat tidak terjebak menjadi program yang hanya mengukur keberhasilan berdasarkan jumlah siswa atau jumlah gedung yang dibangun. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan program mengubah peluang hidup peserta didik. Anak yang sebelumnya berisiko putus sekolah harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai potensinya, baik melalui prestasi akademik, olahraga, keterampilan, maupun kemampuan sosial.
Bukti awal mengenai peluang tersebut mulai terlihat. Dalam pidatonya, Prabowo menyebut sejumlah prestasi siswa Sekolah Rakyat, termasuk tujuh siswa di Makassar yang memenangkan Olimpiade Nasional Indonesia serta Ismi Ulfaida dari Polewali Mandar yang menjadi siswa Sekolah Rakyat pertama yang lolos sebagai anggota Paskibraka Nasional. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa ketika anak dari keluarga paling rentan mendapatkan fasilitas, bimbingan, dan kesempatan, mereka mampu bersaing pada tingkat yang lebih tinggi.
Meski demikian, perluasan program tetap harus diiringi dengan penguatan kualitas. Pemerintah perlu memastikan standar pengajaran, kompetensi tenaga pendidik, kesehatan siswa, pendampingan psikososial, serta fasilitas asrama berkembang sejalan dengan pertambahan jumlah peserta didik. Evaluasi juga diperlukan agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi ruang pendidikan yang aman dan bermartabat, bukan sekadar alternatif bagi anak dari keluarga miskin. Prinsip keberpihakan harus berjalan bersama dengan standar mutu yang tinggi.
Kebijakan ini pada akhirnya memandang anak bukan berdasarkan kondisi ekonomi keluarganya, melainkan berdasarkan potensi yang dapat dikembangkan melalui kesempatan yang setara. Ketika pemerintah memperluas akses, membangun fasilitas, menjangkau anak yang berada di luar sekolah, sekaligus memberikan pembinaan yang lebih menyeluruh, negara sedang membangun fondasi mobilitas sosial jangka panjang. Di situlah makna Sekolah Rakyat menjadi lebih luas: bukan sekadar menyediakan ruang belajar, melainkan membuka kembali kesempatan bagi anak-anak dari keluarga rentan untuk tumbuh, berprestasi, dan menentukan masa depan mereka sendiri.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial
