Oleh: Meliana Kede
Pemerintah terus menunjukkan sikap optimis dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu, dengan keyakinan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2 persen pada tahun 2025 dapat tercapai. Optimisme ini tidak datang tanpa alasan, sebab sejumlah strategi dan kebijakan telah dirancang untuk menggerakkan roda ekonomi, menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, dan meningkatkan daya saing investasi dalam negeri.
Sri Mulyani menyampaikan bahwa meski dunia menghadapi pelemahan ekonomi, pemerintah Indonesia tetap menargetkan pertumbuhan 5,2 persen. Kebijakan yang akan diimplementasikan tak hanya terbatas pada peningkatan belanja negara, tetapi juga mencakup perluasan jangkauan bantuan sosial yang dinilai berperan vital dalam menjaga ketahanan konsumsi domestik. Langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi besar dalam memastikan bahwa fondasi perekonomian Indonesia tetap kokoh dan mampu menahan guncangan eksternal.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf menambahkan pandangan bahwa bantuan sosial tidak boleh dilihat sekadar sebagai pengeluaran pemerintah. Menurutnya, bantuan sosial merupakan bentuk investasi jangka panjang yang memiliki dampak ganda, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi saat ini sekaligus membuka peluang pembangunan manusia yang lebih baik ke depan. Pernyataan ini memperkuat perspektif bahwa stimulus ekonomi pemerintah memiliki dimensi sosial yang penting untuk diperhatikan.
Program Makan Bergizi Gratis yang terus berlanjut juga menjadi bagian dari pendekatan holistik pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi angka kekurangan gizi pada anak-anak dan masyarakat miskin, tetapi juga dianggap sebagai bagian dari intervensi ekonomi jangka panjang yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini menjadi hambatan dalam iklim investasi nasional, serta menyalurkan paket stimulus ekonomi pada triwulan kedua tahun 2025.
Dengan berbagai pendekatan yang telah dipersiapkan, pemerintah berharap dapat menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus menyiapkan landasan pertumbuhan yang lebih inklusif. Kolaborasi antara kementerian dan lembaga, serta keterlibatan aktif masyarakat, menjadi kunci penting dalam mewujudkan pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pencapaian target pertumbuhan 5,2 persen bukanlah sesuatu yang pesimis, melainkan sangat mungkin untuk direalisasikan apabila seluruh elemen bangsa bergerak dalam satu arah.
Sementara itu pada bulan Juli 2025, pemerintah akan kembali mencairkan bantuan sosial sebagai bagian dari strategi untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan terhadap gejolak ekonomi. Pencairan bantuan ini menjadi lanjutan dari kebijakan yang telah dimulai pada bulan Juni dan ditujukan untuk menjaga kelangsungan konsumsi rumah tangga, salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, hingga saat ini sekitar 80 persen dari bantuan sosial telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa distribusi bantuan telah mencapai 80 persen, termasuk tambahan bantuan dalam program penebalan bansos. Proses ini pun telah dilaporkan kepada Presiden. Dana bantuan yang belum disalurkan saat ini dialokasikan untuk penerima baru, yang tengah menunggu pembukaan rekening sebagai bagian dari mekanisme distribusi bantuan yang lebih tertib dan transparan.
Jumlah penerima bantuan sosial cukup signifikan. Menurut laporan resmi, Program Keluarga Harapan telah menjangkau lebih dari 8 juta penerima atau 80,3 persen dari total yang ditargetkan. Sementara itu, bantuan sembako telah diterima oleh lebih dari 14 juta orang atau sekitar 81 persen dari keseluruhan sasaran. Angka ini menunjukkan efektivitas sistem penyaluran yang mengandalkan basis data yang solid.
Keberhasilan penyaluran ini didukung oleh pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menjadi rujukan utama dalam menentukan penerima bantuan. Pendekatan berbasis data ini penting agar stimulus ekonomi benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Dalam konteks pelemahan ekonomi global yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, kebijakan ini menjadi bantalan sosial yang sangat dibutuhkan oleh jutaan keluarga di Indonesia.
Penambahan bantuan sosial untuk periode Juni dan Juli 2025 juga menjadi bagian penting dari paket stimulus ekonomi nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp11,93 triliun untuk pelaksanaan kebijakan ini. Tambahan bantuan tersebut mencakup Kartu Sembako senilai Rp200.000 per bulan dan bantuan pangan berupa 10 kilogram beras setiap bulan. Masing-masing jenis bantuan ditujukan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat selama dua bulan, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan konsumsi masyarakat kelas bawah.
Kebijakan ini juga mencerminkan respons cepat pemerintah dalam mengantisipasi risiko pelemahan ekonomi yang berasal dari luar negeri. Dengan memperkuat konsumsi rumah tangga, memperluas perlindungan sosial, serta menyederhanakan regulasi bagi investor, Indonesia menunjukkan bahwa arah kebijakannya tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan strategis.
Pada akhirnya, keberhasilan Indonesia dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan dan kekompakan seluruh elemen bangsa. Pemerintah telah mengarahkan strategi yang inklusif dan progresif, serta menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada masyarakat kecil.
Kini, saatnya masyarakat mengambil peran dengan tetap menjaga semangat gotong royong, mengawal pelaksanaan kebijakan, dan berkontribusi dalam menggerakkan ekonomi lokal. Dengan kebersamaan dan kerja nyata, cita-cita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil.
Analis Ekonomi Makro – Sentra Ekonomi Nusantara (SEN)
